Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Bupati Sidoarjo Subandi Dorong Percepatan Sertifikasi Halal UMKM

Subandi tekankan pentingnya percepatan proses sertifikasi halal bagi UMKM Sidoarjo

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Bupati Sidoarjo subandi mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Sidoarjo. Langkah ini diungkapkan saat menerima audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di ruang transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (2/3/2026).

Subandi menekankan pentingnya dalam percepatan proses tersebut agar UMKM Sidoarjo siap menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai 17 Oktober 2026. Ia mengapresiasi perkembangan kawasan industri halal di daerahnya, termasuk Safe n Lock, serta kolaborasi lintas dinas yang telah berjalan.

“Alhamdulillah, industri halal sudah ada di Sidoarjo. Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian juga telah bergerak. Mudah-mudahan UMKM segera mendaftar agar semua produk bisa tersertifikasi halal,” ujar Subandi.

Baca juga: Bupati Rusdi Tekankan Kerja Maksimal Meski Anggaran Terbatas

Ia meminta koordinasi antar-dinas untuk mendata secara detail jumlah UMKM yang sudah dan belum memiliki sertifikat halal. Subandi menyoroti biaya sertifikasi reguler sekitar Rp200 ribu masih memberatkan sebagian pelaku usaha. Namun, kuota gratis dari BPJPH menjadi peluang besar.

Simak juga: https://vt.tiktok.com/ZSmwMSEJw/

“Masih ada biaya Rp200 ribu, tapi kuota gratis cukup besar di Sidoarjo. Saya minta dinas memfasilitasi agar semua UMKM bisa memanfaatkan sertifikasi halal,” tegas Bupati Subandi.

Kuota Gratis Nasional dan Alokasi Jatim

Perwakilan BPJPH Jawa Timur, Muhammad Fauzi, menyampaikan BPJPH menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis secara nasional. Alokasi untuk Jawa Timur mencapai 216.986 kuota.

“Jika hingga Juni kita mampu menghabiskan kuota nasional, maka Sidoarjo bisa mendapat tambahan 38.000 fasilitasi sertifikat melalui OPD,” kata Fauzi.

Ia menjelaskan mekanisme percepatan ini melibatkan pendampingan dan kolaborasi dengan ekosistem halal seperti Zona KHAS, Halal Aman, dan sejenisnya. Tujuannya menjaga kelancaran operasi usaha serta mempertahankan perputaran ekonomi lokal.

Fauzi menambahkan, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan pasar. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, produk UMKM yang diedarkan harus memiliki jaminan halal dari BPJPH.

“Sertifikasi halal wajib bagi produk yang masuk pasar, termasuk UMKM. Percepatan ini agar pelaku usaha tetap beroperasi dan menjaga ekonomi,” pungkasnya.

Dukungan Pemkab dan Harapan ke Depan

Bupati Sidoarjo Subandi berharap data detail segera terkumpul: mana UMKM yang sudah bersertifikat, mana yang belum, serta lokasi dan jenis usahanya. Dengan data akurat, proses pendataan dan fasilitasi menjadi lebih tepat sasaran.

“Harapannya pelaku UMKM tahu data secara detail, mana yang sudah dan belum. Data yang update, mekanisme yang benar, agar semua yang memang sudah siap bisa langsung dapat sertifikasinya,” harap Bupati Sidoarjo Subandi.

Pemkab Sidoarjo berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas dinas dan OPD. Langkah ini sejalan dengan regulasi nasional menuju implementasi wajib halal penuh pada Oktober 2026.

Dengan percepatan ini, UMKM Sidoarjo diharapkan meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi aspek syariat, tapi juga membangun kepercayaan konsumen domestik hingga internasional.

Teguh

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *