Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Poligami di Surabaya Tranding, Istri Ikut Carikan Pasangan Suami

Surabaya, Jejakpos.com,- Poligami di Surabaya menjadi trending serta perhatian publik setelah Pengadilan Agama (PA) Surabaya mencatatkan adanya sepuluh permohonan izin poligami pada sepanjang tahun 2025.

Seluruh permohonan yang telah diajukan tersebut diperiksa secara ketat sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Data Resmi Pengadilan Agama

PA Surabaya menegaskan bahwa setiap perkara poligami akan diproses melalui mekanisme hukum yang sangat ketat dan berlapis. Agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

Baca juga: Belasan Rumah di Prigen Rusak Usai Diterjang Puting Beliung

Permohonan tidak hanya diperiksa secara administratif, tetapi juga diuji dari aspek keadilan di dalam rumah tangga serta dampaknya terhadap istri dan anak.

Humas PA Surabaya, Akramuddin, menyampaikan bahwa poligami tidak diposisikan sebagai hak mutlak, melainkan sebagai pengecualian hukum yang harus memenuhi syarat tertentu.

“Negara hadir melalui pengadilan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkapnya.

Proses Hukum Tidak Sekadar Formalitas

Akramuddin menjelaskan jika pemeriksaan perkara poligami berlangsung terbuka di persidangan. Majelis hakim menilai alasan yang diajukan pemohon, kondisi rumah tangga, serta kemampuan suami untuk berlaku adil.

“Permohonan tidak bisa asal diajukan. Hakim memeriksa alasan, bukti, dan situasi keluarga secara menyeluruh,” ujar Akramuddin, pada Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, setiap permohonan harus melewati tahapan pembuktian yang rinci, termasuk pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak.

Alasan Poligami Dibatasi Undang-Undang

Undang-undang mengatur secara tegas alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan poligami. Alasan tersebut meliputi istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Semua alasan tersebut wajib dibuktikan di persidangan. Hakim meminta bukti medis, keterangan saksi, serta fakta kehidupan rumah tangga. Klaim sepihak tanpa dasar hukum tidak dapat diterima sebagai alasan poligami.

“Semua alasan diuji di persidangan. Pemeriksaannya sangat detail,” kata Akramuddin.

Persetujuan Istri Jadi Faktor Penentu

Dalam setiap permohonan poligami, persetujuan istri pertama menjadi salah satu syarat utama. Pemohon wajib melampirkan surat persetujuan tertulis dari istri sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.

Selain itu, pemohon harus menyerahkan bukti penghasilan, surat pernyataan sanggup berlaku adil, serta daftar harta bersama. Dalam persidangan, istri pertama dan calon istri kedua wajib dihadirkan untuk memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim.

Hakim juga dapat menghadirkan keluarga dari masing-masing pihak yang bertujuan memperjelas kondisi rumah tangga dan hubungan antar pihak.

“Kalau tidak ada persetujuan, proses hukumnya berbeda dan pengujiannya jauh lebih ketat,” jelas Akramuddin.

Istri Ikut Mencarikan Calon Pasangan

Akramuddin mengungkapkan bahwa sikap istri pertama dalam perkara poligami sangat beragam. Ada yang menolak tegas, tetapi ada pula yang justru mendukung dan membantu mencarikan calon istri kedua bagi suaminya.

Dalam sejumlah perkara, istri pertama menyatakan bahwa persetujuan diberikan atas dasar keyakinan pribadi atau alasan agama. Bahkan, ada istri yang secara aktif mencarikan calon pasangan untuk suaminya.

Meski demikian, persetujuan tersebut tidak otomatis membuat permohonan poligami akan dikabulkan. Pengadilan tetap menilai apakah alasan poligami sesuai dengan ketentuan undang-undang dan apakah suami mampu berlaku adil secara lahir dan batin.

“Pengadilan tetap melihat fakta secara objektif, bukan hanya berdasarkan persetujuan,” tegas Akramuddin.

Pengadilan Awasi Dampak Sosial

Ketatnya dalam pemeriksaan izin poligami menunjukkan bahwa peran negara untuk mengawasi dampak sosial dari praktik tersebut.

Pengadilan mempertimbangkan potensi dampak yang akan terhadap istri, anak, serta stabilitas rumah tangga sebelum mengambil keputusan.

Poligami dipandang sebagai kebijakan hukum yang harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Dengan mekanisme ini, pengadilan berupaya mencegah praktik poligami yang berpotensi merugikan perempuan dan anak.

“Setiap permohonan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral,” pungkas Akramuddin.

Teguh

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *