Jakarta, Jejakpos.com,- Presiden Prabowo Subianto memberi ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera melakukan pembenahan total hingga September 2026.
Jika tidak ada perubahan signifikan, opsi pembubaran lembaga tersebut disebut dapat kembali dibuka. Pernyataan itu diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat evaluasi internal pemerintah.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo menilai banyak persoalan di tubuh Bea Cukai sudah berlangsung lama, mulai dari tata kelola hingga adanya dugaan kebocoran penerimaan negara.
Purbaya mengungkapkan jika Presiden Prabowo Subianto sebenarnya pernah mengusulkan pembubaran DJBC di awal 2026. Ia menambahkan, jika opsi pembubaran dijalankan, maka seluruh pegawai Bea Cukai akan diberhentikan.
“Ini aja di outsource dia ngerjain semuanya kita terima duit. Jadi orang pajaknya Bea Cukai pecat semua kira-kira gitu 16.000 saya rumahin, kan enggak bagus,” imbuhnya.
Pada Saat itu, Presiden bahkan juga mempertimbangkan akan menyerahkan fungsi pengawasan ekspor-impor kepada perusahaan inspeksi internasional Société Générale de Surveillance (SGS).
Namun, opsi itu ditunda karena pemerintah melihat adanya perbaikan internal. Meskipun begitu, perbaikan tersebut dinilai belum cukup.

Presiden kembali meminta evaluasi ketat terhadap kinerja Bea Cukai, terutama dalam pengawasan arus barang, pemberantasan penyelundupan, dan peningkatan penerimaan negara.
“Kalau tidak becus, bisa dibekukan atau dibubarkan,” ujar Purbaya, mengutip arahan Presiden dalam rapat kabinet.
Belakangan, isu “Prabowo resmi membubarkan Bea Cukai” ramai beredar di media sosial. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan informasi tersebut adalah hoaks.
Pemerintah memastikan hingga saat ini DJBC masih tetap beroperasi normal dan menjalankan fungsi pengawasan ekspor-impor seperti biasa.
Pengamat ekonomi menilai langkah tegas Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah menutup celah mafia impor-ekspor dan memperbaiki sistem penerimaan negara.
Reformasi menyeluruh dinilai penting agar DJBC bisa lebih profesional, transparan, dan adaptif terhadap tantangan perdagangan global.
Kini, publik menunggu hasil evaluasi hingga September 2026. Nasib Bea Cukai berada di titik krusial: berbenah atau menghadapi risiko restrukturisasi besar-besaran.
Teguh












Respon (1)