Jakarta, Jejakpos.com,- Aplikator didesak segera benahi mekanisme pembagian pendapatan menyusul evaluasi pemerintah terhadap penerapan skema 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen bagi perusahaan aplikasi.
Langkah ini diharapkan memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi transportasi online.
Pemerintah menegaskan masih menemukan pelaksanaan skema tersebut yang belum sepenuhnya sesuai di lapangan, meski aturan mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026.
Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
Pembahasan dilakukan dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta perwakilan Koalisi Ojol Nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Skema 92
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menerima masukan dari Koalisi Ojol Nasional terkait pelaksanaan pembagian pendapatan sejak kebijakan diberlakukan awal Juli.

Menurutnya, sebagian besar perusahaan aplikasi telah mulai menjalankan ketentuan tersebut. Namun, masih terdapat sejumlah temuan di lapangan yang memerlukan penyempurnaan agar implementasinya benar-benar sesuai dengan arahan Presiden.
“Yang penting perintah dari Presiden mengenai pembagian tarif 92 persen dan 8 persen secara riil di lapangan sudah diterapkan. Jadi teman-teman Koalisi Ojol Nasional tadi sudah menyampaikan bahwa per 1 Juli itu sudah diterapkan,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, laporan dari para pengemudi akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Perpres agar aturan lebih jelas, mudah diawasi, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Aplikator yang Belum Patuh Akan Ditertibkan
Pemerintah memastikan akan mengambil langkah penertiban terhadap perusahaan aplikasi yang belum menjalankan ketentuan pembagian pendapatan sesuai aturan.
Meski demikian, pemerintah belum mengungkap identitas aplikator yang diduga belum mematuhi kebijakan tersebut. Pemerintah juga belum menjelaskan apakah pelanggaran terjadi karena potongan komisi yang melebihi batas maksimal 8 persen atau melalui komponen biaya lain.
Selain itu, mekanisme pengawasan dan bentuk sanksi bagi perusahaan yang terbukti melanggar masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah menegaskan seluruh ketentuan akan diperjelas dalam penyempurnaan Perpres.
DPR Targetkan Perpres Rampung Pekan Depan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati satu kali pertemuan lanjutan sebelum menyelesaikan pembahasan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Pertemuan tersebut akan memfinalisasi berbagai masukan dari Koalisi Ojol Nasional agar regulasi yang diterbitkan mampu menjawab persoalan yang dihadapi pengemudi di lapangan.
“Tadi kami sudah sepakat bahwa tim akan bertemu sekali lagi untuk kemudian finalisasi,” kata Dasco.
Pemerintah dan DPR menargetkan penyempurnaan Perpres selesai pada pekan depan. Regulasi tersebut diharapkan menciptakan sistem pembagian pendapatan yang lebih adil.
Selain itu memperkuat perlindungan hukum bagi mitra pengemudi, serta mendorong hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara aplikator dan pengemudi transportasi online.
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Pengemudi
Penyempurnaan aturan pembagian pendapatan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ekosistem transportasi online di Indonesia.
Dengan pelaksanaan skema 92:8 yang konsisten, pengemudi diharapkan memperoleh hak sesuai ketentuan, sementara perusahaan aplikasi tetap memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya.
Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap implementasi kebijakan akan terus dilakukan agar tujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan menciptakan iklim usaha yang sehat dapat tercapai.
Gery











