Sidoarjo, Jejakpos.com,- DPRD Sidoarjo setujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, pada hari Kamis, (30/7/2026).
Persetujuan tersebut diberikan setelah DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan terhadap realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih dan dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn, jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
DPRD Sidoarjo setujui Raperda laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus dasar penyusunan kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.
Pendapatan Daerah Melampaui Target
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 5,5 triliun atau 101,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo dari Fraksi PKS, Afdhal Muhamad Insan, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang positif. Pendapatan daerah bahkan melampaui target sebesar Rp73,41 miliar.
Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.
“Dari hasil audit BPK, terdapat indikator pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan administrasi. Hal ini menjadi catatan positif sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang,” ujar Afdhal saat menyampaikan laporan Banggar.
Serapan Belanja Masih Jadi Evaluasi
Di sisi lain, realisasi belanja daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp 5,464 triliun atau sekitar 90 persen dari total anggaran yang tersedia.
DPRD mencatat masih terdapat anggaran sebesar Rp 606,79 miliar yang belum terserap hingga akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian legislatif karena menunjukkan masih adanya program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.

Meski demikian, kondisi fiskal Kabupaten Sidoarjo pada 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. APBD yang sebelumnya diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 618 miliar, setelah perubahan anggaran justru berakhir dengan surplus sebesar Rp 61,7 miliar.
Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp 680,654 miliar atau sekitar 11,1 persen dari total anggaran daerah. Angka tersebut meningkat Rp 37,378 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Apresiasi Sinergi DPRD dan Pemkab
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta fungsi pengawasan yang telah dijalankan selama proses pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan pertanggungjawaban APBD telah berlangsung secara transparan dan akuntabel, mulai dari penyampaian nota penjelasan, pandangan umum fraksi, jawaban eksekutif, hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
“Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” kata Subandi.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sidoarjo Raih WTP ke-13 Kali Berturut-turut
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menyampaikan bahwa sinergi antara Pemkab dan DPRD telah menghasilkan berbagai capaian positif, salah satunya keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Tahun 2025 menjadi tahun ke-13 secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan yang terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Bupati Subandi mengajak DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia berharap hasil pertanggungjawaban APBD 2025 dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
Suyono











