Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Komisi A DPRD Sidoarjo Kawal Polemik Mliriprowo, Warga Menunggu Musdes

Komisi A Kawal Penyelesaian Polemik Desa

Sidoarjo, jejakpos.com,- Komisi A DPRD Sidoarjo ikut mengawal polemik pemerintahan Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, yang belum menemukan penyelesaian sejak Agustus 2025. Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin atau Gus Rizza, menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam pembahasan persoalan tersebut, di tengah tuntutan warga terhadap Kepala Desa Mamok Widodo dan harapan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menggelar Musyawarah Desa (Musdes).

Polemik tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara kepala desa dan masyarakat, tetapi juga persoalan pertanggungjawaban anggaran, belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026, serta kelangsungan pelayanan publik. Karena itu, penyelesaian membutuhkan langkah terukur, koordinasi antarinstansi, dan kepastian mengenai tindak lanjut setiap pengaduan.

Keterlibatan Komisi A menjadi bagian dari pengawalan melalui fungsi DPRD sesuai kewenangannya. Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan agar pembahasan yang telah berlangsung berulang kali dapat menghasilkan kejelasan.

Baca juga: Musdes Langkah Terakhir Turunkan Kepala Desa Mliriprowo

Komisi A Kawal Penyelesaian Polemik Desa

Dalam rangkaian pembahasan polemik Mliriprowo, Gus Rizza hadir bersama sejumlah pihak, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Camat Tarik Muhammad Rofik, Ketua BPD Mliriprowo Jaelani, serta M. Abud Asyrofi dari Komisi C DPRD Sidoarjo.

Pertemuan tersebut juga melibatkan Inspektorat Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Bagian Hukum. Kehadiran sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa persoalan Mliriprowo memerlukan penanganan lintas instansi, terutama untuk memperjelas persoalan administrasi pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam konteks itu, pengawalan Komisi A penting untuk mendorong agar setiap persoalan ditindaklanjuti berdasarkan data, dokumen, dan ketentuan yang berlaku. Penanganan juga perlu memberikan kepastian mengenai kewenangan masing-masing lembaga, sehingga aspirasi warga tidak berhenti pada forum pembahasan.

Musdes Dinantikan, BPD Perlu Memperjelas Langkah

Persoalan Mliriprowo telah berkembang dari keberatan terkait pertanggungjawaban anggaran menjadi tuntutan penyelesaian tata kelola pemerintahan desa. BPD sebelumnya menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja kepala desa melalui surat tertanggal 1 April 2026.

Dalam perkembangan berikutnya, belum ditetapkannya APBDes 2026 menambah persoalan karena pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan desa membutuhkan kepastian anggaran. Situasi tersebut membuat penyelesaian tidak cukup hanya berfokus pada polemik kepemimpinan, tetapi juga harus memastikan pemerintahan desa tetap berjalan.

BPD diharapkan memperjelas langkah yang akan ditempuh, termasuk kemungkinan menggelar Musdes untuk membahas aspirasi masyarakat dan merumuskan tindak lanjut. Forum tersebut dapat menjadi ruang pembahasan bersama dengan tetap memperhatikan kewenangan BPD dan prosedur yang berlaku.

Komisi A DPRD Sidoarjo ikut mengawal polemik Mliriprowo. Warga menunggu langkah BPD, kepastian APBDes 2026, dan penyelesaian tuntutan terhadap kepala desa.
Komisi A DPRD Sidoarjo ikut mengawal polemik Mliriprowo. Warga menunggu langkah BPD, kepastian APBDes 2026, dan penyelesaian tuntutan terhadap kepala desa.

Dari sisi pengawalan kelembagaan, Komisi A dapat mendorong kejelasan tindak lanjut dari pihak-pihak terkait sesuai fungsi pengawasan DPRD. Langkah tersebut perlu dibedakan dari kewenangan administratif pemberhentian kepala desa yang harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, tuntutan warga dapat ditangani melalui proses yang terarah tanpa mengabaikan asas kepastian hukum dan hak pihak-pihak yang terlibat.

Komisi A Perlu Mendorong Kepastian, Bukan Sekadar Rapat

Rangkaian pertemuan yang telah berlangsung memperlihatkan bahwa polemik Mliriprowo membutuhkan hasil yang dapat diukur. Masyarakat memerlukan kepastian mengenai penyelesaian pengaduan, status pertanggungjawaban anggaran, kelanjutan penetapan APBDes, dan langkah yang akan ditempuh terhadap tuntutan warga.

Dalam posisi tersebut, pengawalan Komisi A diharapkan dapat membantu memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif. Setiap perkembangan perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat mengetahui persoalan yang telah ditangani, hal-hal yang masih diperiksa, dan tahapan yang belum diselesaikan.

Pada saat yang sama, pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan perlu menjaga agar pelayanan publik tidak menjadi korban dari kebuntuan pemerintahan desa. Persoalan administrasi dan keuangan harus diselesaikan berdasarkan mekanisme yang sah, sedangkan dugaan pelanggaran harus menunggu hasil pemeriksaan pihak berwenang.

APBDes 2026 dan Nasib Pemerintahan Desa

Belum ditetapkannya APBDes 2026 menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan kepastian. Tanpa penyelesaian administrasi yang jelas, pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan desa berpotensi terus menghadapi hambatan.

Karena itu, pengawalan Komisi A perlu ditempatkan dalam kerangka penyelesaian menyeluruh: memastikan pengaduan ditindaklanjuti, mendorong koordinasi dengan instansi terkait, dan menjaga agar kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian.

Warga Mliriprowo kini menunggu langkah konkret BPD dan perkembangan penanganan dari pemerintah daerah. Sementara itu, peran Komisi A diharapkan memberikan dorongan agar polemik yang berlangsung sejak Agustus 2025 tidak terus berlarut.

Pemberhentian kepala desa tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan tuntutan warga atau hasil Musdes semata. Prosesnya harus mengikuti ketentuan hukum dan kewenangan pejabat terkait. Kepastian mengenai prosedur tersebut menjadi penting agar penyelesaian polemik Mliriprowo menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teguh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *