Pasuruan, Jejakpos.com, – Dukung Ketahanan pangan nasional, Polres Pasuruan menyatakan kesiapan menjadi pendamping petani jagung dalam mengakses permodalan dan memastikan hasil panen terserap dengan harga layak.
Langkah ini sejalan dengan program Polri yang memperkuat ekosistem pertanian melalui pemutusan rantai tengkulak serta perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Polri diikuti seluruh Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polda se-Indonesia secara daring.
Rapat koordinasi diikuti bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Evaluasi dan Penguatan Program
Rapat dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus menyusun strategi penguatan pertanian jagung pada 2026.
“Indonesia berhasil tidak mengimpor jagung pakan ternak pada 2025. Ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Brigjen Langgeng.
Akses Modal untuk Petani
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani dan perbankan untuk mengatasi kendala permodalan.
Baca juga: Program Bantuan RTLH dan Kursi Roda Diserahkan Bupati Subandi
Melalui skema KUR yang melibatkan bank-bank Himbara, petani jagung didorong kembali menanam serta memperluas lahan produksi.
Beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, telah memanfaatkan fasilitas KUR untuk mengembangkan usaha pertanian jagung secara berkelanjutan.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan, pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun bagi sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak.
Penyerapan Panen oleh Bulog
Di sektor hilir, Polri bersama Perum Bulog memastikan hasil panen petani terserap dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Pengadaan jagung Bulog pada 2026 ditargetkan mencapai 1 juta ton untuk cadangan pangan nasional. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Kami fokus menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah daerah, kolaborasi ini sudah berjalan stabil,” kata Brigjen Langgeng.
Peran Polres Pasuruan
Di Kabupaten Pasuruan, Polres Pasuruan menyatakan siap mendukung penuh program tersebut melalui pendampingan dan pengawalan terhadap petani jagung.
Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan, jajarannya siap menjadi penghubung antara petani, perbankan, dan Bulog agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.
“Petani harus mendapatkan akses modal yang mudah dan kepastian harga saat panen. Dengan pendampingan yang tepat, produksi jagung di Pasuruan diharapkan terus meningkat,” ujarnya.
Dorong Kemandirian Petani
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta mendorong kemandirian petani.
Dengan pengelolaan usaha yang baik, petani diharapkan mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Polri menargetkan ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional, termasuk di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Teguh












Respon (1)