Surabaya, Jejakpos.com,- Audit BPKP rampung menjadi tahapan penting sebelum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Penyidik menargetkan penetapan tersangka dilakukan pada pekan depan setelah hasil audit kerugian negara dinyatakan final.
Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jawa Timur, John Franky Ariandi Yanafia, mengatakan proses perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih berlangsung.
Berdasarkan hasil sementara, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp7,4 miliar dan masih berpotensi bertambah.
“Perhitungan kerugian negara masih berproses di BPKP. Saat ini posisi kerugian negara sekitar Rp7,4 miliar dan masih ada penambahan,” ujar Franky, Jumat (12/6/2026).
Kejati Targetkan Penetapan Tersangka Pekan Depan
Franky menjelaskan penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat alat bukti. Hasil audit BPKP nantinya akan menjadi dasar penetapan nilai kerugian negara secara final sekaligus melengkapi unsur pembuktian perkara.
“Kami masih melakukan pendalaman. Nanti angka pastinya akan kami sampaikan setelah perhitungan kerugian negara selesai dan final,” katanya.
Ia memastikan Kejati Jawa Timur telah menjadwalkan pengumuman tersangka pada pekan depan. Namun, penyidik masih merahasiakan identitas maupun jabatan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
“Pemeriksaan saksi masih berjalan dan segera kami tetapkan tersangka minggu depan,” tegas Franky.
Baca juga: Demo Mahasiswa Berakhir, Massa Lain Bertahan di Bundaran HI
Penyidikan Masih Menunggu Audit Resmi BPKP
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jawa Timur, Adnan Sulistiyono, menegaskan proses penyidikan masih menunggu hasil audit resmi dari BPKP sebelum memasuki tahap berikutnya.
“Kasus KBS masih menunggu hasil audit BPKP,” ujarnya.
Menurut penyidik, hasil audit BPKP tersebut menjadi salah satu alat penting untuk memastikan besaran kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
Dugaan Korupsi Menyasar Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan
Penyidikan Kejati Jawa Timur mengarah pada dua dugaan penyimpangan utama dalam pengelolaan KBS. Pertama, adanya dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban pengeluaran riil dan laporan keuangan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Kedua, penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang serta pelaksanaan lelang di lingkungan perusahaan daerah tersebut.
Perkara ini mencakup pengelolaan keuangan KBS selama periode 2012 hingga 2024. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan memperluas penyelidikan hingga tahun 2025 apabila ditemukan fakta hukum baru selama proses pemeriksaan.
Direksi hingga Badan Pengawas Telah Diperiksa
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak yang dianggap mengetahui pengelolaan anggaran KBS. Mereka berasal dari divisi keuangan, divisi pengadaan atau purchasing, jajaran direksi, hingga Badan Pengawas KBS.
Kejati Jawa Timur juga memastikan akan memanggil seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan selama periode yang diperiksa, termasuk pejabat yang telah memasuki masa pensiun.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya.
Penyidik menargetkan penetapan tersangka dilakukan setelah seluruh alat bukti dan hasil audit kerugian negara dinyatakan lengkap.
Gery
