Portal Berita Nasional, Global dan Aktual
Hukum  

Kasus Dugaan Penipuan Properti 725 Juta di Lemahputro Mandek

Kasus Dilaporkan Sejak 2017 Belum Terselesaikan

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Kasus dugaan penipuan properti yang dilaporkan Toto Waskito sejak tahun 2017 ke Polresta Sidoarjo tentang dugaan penipuan dan penggelapan transaksi jual beli properti  kembali dipertanyakan.

Korban melalui penasehat hukumnya Agustinus Milla Ate, SH, mendatangi Polresta Sidoarjo pada Kamis (4/6/2026) mempertanyakan hasil perkembangan  penanganan perkara yang hingga kini belum memberikan kepastian hukum.

“Kedatangan kami mewakili klien untuk kembali meminta penjelasan terkait perkembangan penyidikan kasus yang telah berjalan hampir sembilan tahun belum terselesaikan,” tegasnya.

Menurut kuasa hukum korban, kerugian yang dialami kliennya mencapai Rp. 725 juta. Uang tersebut adalah pembayaran sebagian besar dari nilai transaksi properti senilai Rp. 800 juta.

Sertifikat Diduga Diagunkan ke Bank

Berdasarkan keterangan kuasa hukum, kasus dugaan penipuan bermula saat korban melakukan transaksi pembelian properti di Desa Lemahputro. Korban kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada pihak terlapor secara bertahap hingga mencapai Rp 725 juta.

Namun dalam perjalanannya, korban mengetahui sertifikat properti yang menjadi objek transaksi diduga telah diagunkan ke sebuah bank oleh terlapor hingga berujung pada proses penyitaan dan pelelangan aset.

Akibatnya, properti yang telah dibayar korban sebagian besar akhirnya berpindah kepemilikan kepada pihak lain. Sementara itu, dana Rp 725 juta yang telah diserahkan korban disebut tidak pernah dikembalikan.

Terlapor Telah Mengakui

Kuasa hukum korban menginformasikan jika perkara telah dilaporkan ke Polresta Sidoarjo pada 2017 sempat diproses dan terlapor telah diamankan sekaligus telah mengakui menerima uang pembayaran dari korban sebesar Rp 725 juta.

Kasus Dugaan Penipuan Properti 725 Juta di Lemahputro Mandek

Namun, dalam proses berikutnya terlapor kembali dilepaskan dengan alasan diberi kesempatan untuk mencari dana guna mengembalikan kerugian korban.

Baca juga: Jaringan Sabu Wonoayu Diungkap Satresnarkoba Polresta Sidoarjo

“Hingga sekarang pengembalian dana tersebut tidak pernah terealisasi. Karena itu klien kami masih menunggu kepastian hukum atas laporan yang telah dibuat hampir sembilan tahun lalu,” ujar Agustinus Milla Ate, SH, salah satu kuasa hukum korban.

Kuasa Hukum Minta Transparansi Penyidikan

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Danang, Agustinus Milla Ate, SH, Sandra Imam M., SH, dan Heru Purnomo, CLAP, meminta penyidik memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan perkara.

“Kami hadir untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus yang telah dilaporkan sejak 2017. Hampir sembilan tahun bukan waktu yang singkat bagi korban untuk menunggu keadilan,” kata Agustinus.

Ia menegaskan bahwa negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, yang dipertaruhkan dalam perkara tersebut bukan hanya kerugian materiil senilai Rp 725 juta, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

“Kami berharap penyidik dapat menjelaskan perkembangan perkara ini secara transparan. Kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara,” tegasnya.

Kuasa hukum juga mendesak Unit Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polresta Sidoarjo agar menangani perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Korban Masih Menunggu Keadilan

Hampir satu dekade setelah laporan dibuat, korban masih menunggu kejelasan atas perkara yang dilaporkannya.

Bagi korban dan keluarganya, kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian finansial, tetapi juga harapan untuk mendapatkan keadilan yang hingga kini belum terjawab.

Masyarakat pun berharap proses hukum dapat berjalan secara tegas, profesional, dan berkeadilan sehingga memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Teguh

Exit mobile version