Surabaya, Jejakpos .com,- Kasus pungli ESDM Jatim menjadi perhatian serius. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Khofifah menyatakan pemerintah provinsi menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Ia memastikan tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang sedang berlangsung.
“Kita semua tentu menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Kita hormati proses yang sedang berjalan,” ujarnya di Surabaya, Jumat.
Penunjukan Plt Kepala Dinas ESDM
Untuk menjaga stabilitas pelayanan publik, Khofifah langsung menunjuk MHD Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Jatim. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Nomor 800/2506/204.4/2026.
Langkah tersebut diambil agar seluruh layanan, khususnya perizinan dan pengawasan sektor energi, tetap berjalan tanpa hambatan.
“Penunjukan Plt ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, termasuk perizinan dan pengawasan,” tegasnya.
Baca juga: Aksi Arogan Jalanan Berakhir Sesal Usai Diamankan Polisi
Peringatan Keras Soal Integritas ASN
Khofifah juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, pelayanan publik harus berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus transparan dan profesional,” katanya.
Ia berharap kasus ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi birokrasi di Jawa Timur, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan internal.
Tiga Tersangka Ditetapkan Kejati Jatim
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli perizinan tambang.
Ketiganya adalah Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, Kepala Bidang Pertambangan Ony Setiawan, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. Penyidik langsung menahan para tersangka selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan.
Modus Pungli dan Barang Bukti
Dalam penyidikan, terungkap dugaan praktik memperlambat proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pemohon izin yang tidak memberikan sejumlah uang diduga dipersulit meski telah memenuhi syarat administrasi.
Besaran pungutan bervariasi. Untuk perpanjangan izin tambang, tarif berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta, sementara izin baru mencapai Rp200 juta. Pada sektor air tanah, perpanjangan dikenakan Rp5 juta hingga Rp20 juta, dan izin baru Rp50 juta hingga Rp80 juta.
Penyidik juga menyita uang sebesar Rp2,36 miliar, baik dalam bentuk tunai maupun dana dalam rekening. Selain itu, tim penyidik mengamankan alat bukti elektronik berupa bukti transfer, percakapan WhatsApp, serta dokumen perizinan.
Penyidikan Masih Berkembang
Kejati Jatim memastikan penyidikan kasus pungli ESDM Jatim masih terus dikembangkan. Penyidik membuka peluang adanya tersangka baru dalam perkara tersebut.
Khofifah berharap kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Momentum ini menjadi pengingat untuk memperkuat pengawasan dan memastikan tata kelola yang baik di semua sektor,” ujarnya.
Teguh
