Portal Berita Nasional, Global dan Aktual
Hukum  

Lahan Pengganti Lumpur Lapindo Hilang, Dugaan Mafia Tanah 

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Lahan pengganti lumpur Lapindo milik almarhum H. Sabar, warga Petung Asri, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, hilang. Kondisi itu memicu dugaan praktik mafia tanah. Ahli waris menuntut kejelasan setelah sebagian hak kavling yang dijanjikan tak kunjung diterima.

Awal Bencana dan Hak Kavling Korban

Perkara ini bermula dari bencana Lumpur Lapindo yang menenggelamkan permukiman warga pada 2006. Almarhum Haji Sabar termasuk korban terdampak yang kehilangan asetnya.

Pada 2008, PT Minarak Lapindo Jaya mengeluarkan data kompensasi berupa 11 petak kavling lahan untuk korban. Namun hingga H. Sabar meninggal dunia di 2020, hak tersebut belum sepenuhnya direalisasikan.

Tiga Kavling Belum Diterima

Kuasa hukum korban menyampaikan bahwa dari total 11 kavling, ahli waris menyebut masih ada 3 petak lahan yang belum diterima hingga saat ini. Kondisi ini memicu kekecewaan keluarga karena proses kompensasi telah berjalan lebih dari satu dekade tanpa kepastian.

Lahan Pengganti Dikuasai Pihak Lain

Masalah semakin pelik saat lahan pengganti di kawasan Kahuripan Nirwana, Sidoarjo, yang seharusnya menjadi hak korban, justru diketahui telah dikuasai pihak lain saat dilakukan pengecekan.

Upaya klarifikasi kepada PT Minarak Lapindo tidak memberikan jawaban yang memuaskan, bahkan berlarut hingga korban meninggal dunia.

Dumas dan Upaya Hukum Ahli Waris

Sekitar awal Juni 2025, ahli waris yang terdiri dari Hj. Maria dan anak-anaknya mengajukan DUMAS (pengaduan masyarakat) ke Polresta Sidoarjo.

Langkah ini diambil setelah somasi dan mediasi yang dilakukan LBH LSM LIRA sebagai kuasa hukum korban kepada PT Minarak Lapindo dan PT Mutiara Mashur Sejahtera tidak membuahkan hasil. Kedua pihak bahkan disebut saling melempar tanggung jawab.

Lahan pengganti hilang milik H. Sabar, korban lumpur Lapindo. LBH LSM LIRA melakukan mediasi kepada PT Minarak Lapindo namun tidak mendapat kejelasan yang memicu dugaan praktik mafia tanah.

Dugaan Mafia Tanah dan Unsur Pidana

Kuasa hukum ahli waris, Sularto, S.H., dan rekan mengungkap adanya dugaan praktik mafia tanah dalam kasus ini. Ia menilai lahan milik korban diduga telah diserobot dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik sah.

“Diduga terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dalam KUHP lama diatur pada Pasal 378 dan 372, serta dalam KUHP baru pada Pasal 492 dan 486,” tegasnya.

Baca juga: Aksi Nyata DR Koen Berantas BABS Kota Malang

Proses Polisi Masih Berjalan

Penanganan kasus ini oleh Polresta Sidoarjo masih berlangsung. Kasubnit Pidek, Ipda Deni, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, namun proses sempat terhambat.

“Kami sudah melakukan pemanggilan, namun sempat terhambat karena pergantian personel. Kami akan segera berkoordinasi kembali dan melakukan pemanggilan kembali agar kasus ini segera dapat diputuskan,” ujarnya.

Dorong Penyelesaian Restoratif 

Meski telah menempuh jalur hukum, pihak kuasa hukum korban tetap mengedepankan penyelesaian melalui restorative justice. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian hak ahli waris tanpa melalui proses persidangan panjang.

“Kami berharap hak klien segera diberikan. Sudah terlalu lama kasus ini berjalan,” ungkap Sularto.

Ia mendorong pihak kepolisian sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat diharapkan mampu menjadi motor keadilan bagi masyarakat.

“Ketidakadilan yang terjadi harus menjadi perhatian dan prioritas bagi penegakan hukum dengan tidak tumpul keatas dan tajam kebawah,” pungkasnya.

Kasus ini kembali membuka sorotan terhadap penyelesaian kompensasi korban lumpur Lapindo yang dinilai belum tuntas, sekaligus memunculkan dugaan adanya praktik mafia tanah dalam pengelolaan lahan pengganti.

Teguh

Exit mobile version