Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Musdes Langkah Terakhir Turunkan Kepala Desa Mliriprowo

Gus Rizza Dorong Penyelesaian Sesuai Mekanisme

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Musyawarah Desa (Musdes) menjadi salah satu langkah penting dalam penyelesaian polemik pemerintahan Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Di tengah persoalan yang berlangsung sejak Agustus 2025, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan segera menggelar musyawarah untuk menindaklanjuti aspirasi warga, termasuk tuntutan agar Kepala Desa Mamok Widodo turun dari jabatannya melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, hadir untuk memfasilitasi penyelesaian sekaligus memperoleh informasi langsung dari masyarakat.

Pertemuan itu dihadiri Ketua BPD Desa Mliriprowo Jaelani, Camat Tarik Muhammad Rofik, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin yang akrab disapa Gus Rizza, serta M. Abud Asyrofi dari Komisi C DPRD Sidoarjo. Hadir pula Inspektorat Sidoarjo yang diwakili Rudi Jatmiko Setiawan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Bagian Hukum.

Baca juga: Munajat Raya Sidoarjo Peringati Hari Santri Nasional

Sementara itu, Kepala Desa Mliriprowo Mamok Widodo tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Ia hanya menitipkan surat yang kemudian ditunjukkan kepada Sekdakab Sidoarjo.

Gus Rizza Dorong Penyelesaian Sesuai Mekanisme

Kehadiran Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin atau Gus Rizza, menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian persoalan pemerintahan Desa Mliriprowo melalui mekanisme yang berlaku.

Persoalan tersebut membutuhkan tindak lanjut yang jelas, baik dalam penanganan pengaduan masyarakat maupun dalam memastikan pemerintahan desa tetap berjalan. Penyelesaian juga perlu mengacu pada ketentuan perundang-undangan agar setiap langkah memiliki dasar dan kepastian hukum.

Di sisi lain, aspirasi warga terkait kepemimpinan kepala desa perlu ditangani secara serius melalui prosedur yang sah. Tuntutan masyarakat tidak serta-merta menjadi keputusan pemberhentian, tetapi perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BPD Mliriprowo Diharapkan Segera Gelar Musdes

Ketua BPD Desa Mliriprowo, Jaelani, diharapkan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengagendakan Musyawarah Desa. Forum ini dapat menjadi ruang bagi BPD, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan, membahas persoalan, serta mencari jalan keluar secara terbuka.

Musdes juga diharapkan menghasilkan rumusan tindak lanjut yang jelas, dengan tetap memperhatikan kewenangan BPD dan prosedur hukum. Kejelasan proses diperlukan agar persoalan yang telah berlangsung berbulan-bulan tidak terus berlarut dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat kini menantikan langkah konkret BPD setelah pertemuan bersama jajaran Pemkab Sidoarjo, DPRD, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait tersebut.

Musdes diharapkan menjadi langkah penyelesaian polemik Desa Mliriprowo dan menindaklanjuti tuntutan warga terhadap Kepala Desa Mamok Widodo sesuai aturan.

Sekdakab Sidoarjo Sampaikan Pesan Bupati

Sekdakab Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman menyatakan kehadirannya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan persoalan di Desa Mliriprowo.

“Permasalahan yang terjadi sejak Agustus 2025 telah melalui berbagai proses pelaporan dan telah dirapatkan kesekian kalinya di Pemda. Sebagai tanggung jawab maka saya hadir bertatap muka langsung untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Harapannya masalah segera selesai,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan tiga pesan Bupati Sidoarjo. Pertama, masyarakat diminta menjaga kedamaian, kerukunan, persatuan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kedua, persoalan yang terjadi tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan desa. Pelayanan publik harus tetap berjalan agar masyarakat tidak dirugikan oleh persoalan internal pemerintahan.

Ketiga, seluruh pihak diharapkan membuka ruang dialog dan mencari penyelesaian bersama melalui mekanisme yang sesuai aturan.

“Kami hadir saat ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sini,” ujarnya.

APBDes 2026 Belum Ditetapkan

Polemik di Desa Mliriprowo juga beriringan dengan belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026. Kondisi tersebut berdampak pada belum dapat disalurkannya anggaran pembangunan desa sebagaimana direncanakan.

Jika persoalan terus berlarut, pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan desa berpotensi semakin terhambat. Karena itu, penyelesaian yang jelas dan sesuai aturan menjadi penting agar pemerintahan desa kembali berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani.

Pemerintah desa, BPD, dan pihak terkait diharapkan segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Proses penyelesaian juga perlu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan dan kelanjutan program desa.

Pada akhirnya, Musdes menjadi salah satu forum penting untuk mempertemukan aspirasi warga dengan mekanisme pemerintahan yang berlaku. Sementara tuntutan penurunan kepala desa harus diproses melalui jalur hukum dan administrasi sesuai ketentuan, masyarakat menunggu langkah nyata BPD Mliriprowo agar persoalan yang berlangsung sejak Agustus 2025 tidak terus berlarut.

Teguh

Exit mobile version