Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Pajak Pedagang Online Berpotensi Capai Rp 24 Triliun

Empat Marketplace Jadi Pemungut Pajak PPh Pasal 22

Jakarta, Jejakpos.com,- Pajak pedagang online diproyeksikan meningkat hingga Rp 24 triliun per tahun setelah pemerintah menerapkan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui sejumlah marketplace.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan semakin luasnya aktivitas jual beli melalui platform digital.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, penerimaan pajak dari pelaku usaha perdagangan digital saat ini berada pada kisaran Rp 8 triliun hingga Rp 12 triliun per tahun.

“Dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak dari wajib pajak sektor perdagangan digital konsisten meningkat. Angka terakhir sekitar Rp8 triliun sampai Rp12 triliun setahun,” ujar Bimo dalam konferensi pers penunjukan pemungut PPh Pasal 22 bagi marketplace, Rabu (1/7/2026).

Empat Marketplace Jadi Pemungut Pajak

DJP resmi menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 bagi penjual online. Kebijakan tersebut berlaku untuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Pajak pedagang online berpotensi naik hingga Rp24 triliun per tahun setelah penerapan PPh Pasal 22 marketplace.

Sebelum aturan berjalan penuh, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan agar platform digital dapat melakukan penyesuaian sistem. Pemungutan pajak tersebut akan mulai diterapkan secara efektif pada 1 Agustus 2026.

Target Penerimaan Bisa Naik Dua Kali Lipat

Bimo Wijayanto memperkirakan penerapan kebijakan baru ini dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga dua kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya. DJP memperkirakan penerimaan dari sektor perdagangan digital dapat mencapai sekitar Rp16 triliun hingga Rp24 triliun per tahun.

Menurut Bimo, peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sistem administrasi, serta perbaikan pengelolaan data melalui Coretax.

“Pemungutan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan membuat akurasi data perpajakan di Coretax semakin baik,” jelasnya.

Dorong Kepastian Pajak Digital

DJP menyebut kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga menciptakan kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

Pemerintah terus membuka komunikasi dengan pelaku usaha, termasuk UMKM dan perusahaan marketplace, agar penerapan aturan berjalan efektif.

Dengan meningkatnya transaksi digital, sektor perdagangan online dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber penerimaan pajak di masa mendatang.

Penerapan PPh Pasal 22 melalui marketplace menjadi langkah pemerintah memperkuat sistem perpajakan digital sekaligus membangun kepastian hukum bagi pelaku usaha online.

Gery

 

 

Exit mobile version