Surabaya, Jejakpos.com,- Pemkot Surabaya memblokir akses layanan publik bagi 8.180 mantan suami yang lalai nafkahi anak dan mantan istri pasca perceraian. Kebijakan ini ditegakkan untuk melindungi perempuan dan anak serta memastikan tanggung jawab ayah tetap berjalan.
Sanksi Tegas Berlaku Bagi Ayah Lalai
Pemerintah Kota Surabaya langsung membatasi akses administrasi kependudukan dan layanan perizinan bagi pelanggar. Mantan suami yang belum memenuhi kewajiban tidak bisa menggunakan KTP untuk berbagai keperluan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan sanksi ini bertujuan memberi efek jera sekaligus memaksa kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
“Kalau tidak menafkahi tiga bulan, ya dibayar dulu. Setelah itu baru kami buka blokirnya,” ujar Eri, Rabu (1/4/2026).
Baca juga: Aksi Jambret di Rembang Terekam CCTV, Korban Ibu-ibu
Ia juga menekankan tanggung jawab ayah tidak berhenti meski telah bercerai.
“Gelem rabine, purun ceraine, gak purun jogone. Lah kan berarti gak oleh begitu. Lah kalau sudah mau nikah ya siap lahir batin untuk menafkahi seorang istri dan anak,” tegasnya.
Sistem Terintegrasi Pantau Putusan Pengadilan
Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan pemblokiran berjalan melalui sistem terintegrasi dengan Pengadilan Agama. Setiap putusan perceraian yang memuat kewajiban nafkah langsung masuk ke sistem kependudukan.
Jika mantan suami belum melunasi kewajiban, sistem otomatis memberi tanda peringatan (notice) sekaligus membatasi akses layanan publik.
“Dukcapil memiliki aplikasi yang terhubung dengan Pengadilan Agama. Ketika amar putusan hakim memerintahkan pembatasan layanan, maka akses ditahan sampai kewajiban nafkah anak, mut’ah, dan iddah dipenuhi,” jelas Eddy.
Ribuan Kewajiban Nafkah Masih Tertunggak
Data Dispendukcapil Surabaya mencatat total 11.202 kewajiban nafkah. Dari jumlah itu, sebanyak 8.180 mantan suami masih berstatus diblokir dan 3.022 sudah terbuka.
Rinciannya, kasus nafkah anak yang belum terselesaikan mencapai 4.986. Nafkah iddah tercatat 5.582 kasus, sedangkan nafkah mut’ah mencapai 7.189 kasus belum terselesaikan.
Angka tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan masih rendah.
Dampak Serius terhadap Kesejahteraan Anak
Pemkot Surabaya menilai kelalaian nafkah berdampak langsung pada kehidupan anak. Kebutuhan pendidikan, kesehatan, hingga gizi terancam tidak terpenuhi.
Banyak laporan dari perempuan yang tidak menerima nafkah setelah perceraian menjadi dasar kebijakan ini. Pemerintah kemudian memverifikasi data bersama Pengadilan Agama untuk memastikan sanksi tepat sasaran.
Akses Dibuka Setelah Kewajiban Diselesaikan
Pemblokiran bersifat sementara. Mantan suami dapat kembali mengakses layanan publik setelah menunjukkan bukti pembayaran nafkah atau kesepakatan hukum yang sah.
Selain itu, Pemkot Surabaya membuka ruang mediasi untuk menyelesaikan persoalan tanpa konflik berkepanjangan.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif dalam perlindungan perempuan dan anak. Pemkot Surabaya berharap tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat kelalaian orang tua.
Suyono
