Sidoarjo, Jejakpos.com,- Pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat pengawasan sistem tata kelola keuangan daerah melalui langkah evaluasi menyeluruh terhadap semua pengelolaan pendapatan, belanja daerah, hingga penatausahaan aset di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Subandi menegaskan penguatan tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Hal itu disampaikannya saat exit meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/5/2026).
“Setiap temuan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti agar tata kelola keuangan dan penatausahaan aset semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Subandi.
Administrasi dan Aset Jadi Perhatian
Pemkab Sidoarjo juga meningkatkan pengawasan internal dan disiplin administrasi guna mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan potensi kesalahan administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan program pemerintah.
Baca juga: Penilaian Sumatif Akhir Tahun Digelar SMAK Frateran Surabaya
Menurut Subandi, mempertahankan opini WTP Sidoarjo tidak hanya bergantung pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga konsistensi penataan aset daerah serta pengawasan pelaksanaan kegiatan.
“Kami ingin mempertahankan opini WTP mulai dari tertib administrasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan, hingga penataan aset daerah yang lebih optimal,” katanya.
Dalam evaluasi tersebut, masih ditemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Di antaranya terkait administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, pekerjaan konstruksi, hingga penatausahaan aset tetap daerah.
BPK Minta Rekomendasi Ditindaklanjuti
Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur, Catur, menyampaikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan bukan semata mencari kesalahan, melainkan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan sesuai aturan.
“Temuan pemeriksaan bukan semata mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan sesuai aturan,” jelasnya.
BPK Jatim juga meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, terutama terkait administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, dan penatausahaan aset daerah.
Komitmen Pertahankan Kualitas LKPD
Pemkab Sidoarjo memastikan tindak lanjut rekomendasi menjadi prioritas utama demi menjaga kualitas laporan keuangan daerah sekaligus memperkuat pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah,” pungkas Catur.
Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah diharapkan mampu menjaga konsistensi kualitas LKPD Pemkab Sidoarjo sekaligus mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.
Suyono
