Jakarta, Jejakpos.com,- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) anggaran MBG harus dipisahkan dari dana pendidikan. Hal tersebut tertuang di Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan Kamis (30/7/2026).
MK memerintahkan kepada pemerintah untuk memisahkan anggaran MBG dari komponen anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028 atau dua tahun sejak putusan diucapkan.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada saat membacakan amar putusan menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan komponen utama pendidikan yang harus dipisahkan dan tidak boleh lagi menjadi bagian dari anggaran operasional dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan,” ujar Suhartoyo dalam sidang pleno terbuka untuk umum di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Putusan itu merupakan hasil gugatan yang diajukan sejumlah warga negara bersama Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (AMPPI). Para pemohon antara lain Muhammad Nur Shodiq, Muhammad Hafidz, Muhammad Ainul Yaqin, Miftahul Huda, dan Ari Prabowo.
Mereka menggugat ketentuan dalam Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN yang memasukkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari anggaran pendidikan.
Para pemohon menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dana Pendidikan Harus untuk Kepentingan Pendidikan
Dalam pertimbangannya, MK tegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD merupakan amanat konstitusi yang harus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara langsung.
Anggaran tersebut harus diprioritaskan guna peningkatan kualitas pembelajaran, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta berbagai program yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan.
Mahkamah menilai Program MBG punya tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi peserta didik. Namun, program tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pada penyelenggaraan pendidikan yang menjadi dasar perhitungan anggaran pendidikan.
Karena itu, pendanaan MBG harus ditempatkan pada pos anggaran yang sesuai tanpa mengurangi alokasi dana pendidikan yang telah dijamin konstitusi.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang memasukkan anggaran MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan.
Pemerintah Diberi Waktu Dua Tahun
Putusan MK tidak serta merta langsung membatalkan penganggaran MBG yang telah berjalan. Pemerintah diberikan waktu paling lama dua tahun untuk menyesuaikan struktur penganggaran sehingga pemisahan dana MBG dari komponen anggaran pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.
Dengan demikian, paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran Program Makan Bergizi Gratis harus sudah dipisahkan sepenuhnya dari komponen anggaran pendidikan.
Putusan ini diperkirakan akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah harus memastikan setiap program yang dimasukkan dalam komponen anggaran pendidikan memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis tetap dapat dilanjutkan melalui sumber pendanaan lain di luar pos pendidikan. Pemerintah sebelumnya menyebut program tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.
Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, keputusan MK ini wajib menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran negara. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus tetap selaras dengan amanat konstitusi tanpa mengurangi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Teguh
