Sidoarjo Raih Opini WTP ke-13 kali berturut-turut setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menegaskan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 dilakukan secara serentak kepada 33 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).
Bupati Sidoarjo Subandi menerima langsung LHP tersebut dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih juga menerima dokumen hasil pemeriksaan tersebut.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Perkuat E-Sport Sambut Porprov 2027
Bupati hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Chusnul Inayah.
Subandi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian itu menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, serta memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Subandi.
Ia menegaskan bahwa laporan keuangan daerah tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, opini WTP harus terus dipertahankan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Subandi juga menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat koordinasi antar sektor.
“Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Raihan opini WTP ke-13 berturut-turut menjadi indikator kuat keberhasilan Pemkab Sidoarjo dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi standar pemeriksaan BPK.
Keberhasilan itu diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
Suyono
