Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Sound Horeg Jadi Sorotan, Ini Pesan Bupati Subandi Jelang HUT RI

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Sound horeg kembali menjadi sorotan menjelang rangkaian karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi meminta kemeriahan perayaan kemerdekaan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Pesan tersebut sejalan dengan kebijakan penggunaan sound system di Jawa Timur yang telah mengatur secara khusus penggunaan pengeras suara, termasuk untuk kegiatan karnaval. Dalam aturan tersebut, sound system nonstatis yang digunakan untuk karnaval dibatasi maksimal 85 dBA.

Bagi Sidoarjo, persoalan sound horeg bukan hal baru. Penggunaan perangkat suara berukuran besar telah menjadi bagian dari sejumlah kegiatan masyarakat, tetapi pada saat bersamaan juga memunculkan perhatian terkait kebisingan dan ketenteraman warga.

Sound Horeg Wajib Patuhi Aturan

Ketentuan mengenai penggunaan sound system di Jawa Timur tertuang dalam Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025 dan SE/10/VIII/2025 yang ditandatangani Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya pada 6 Agustus 2025.

Aturan tersebut membedakan penggunaan sound system statis dan nonstatis. Untuk kegiatan statis seperti pertunjukan musik dan seni budaya, batas maksimal yang ditetapkan mencapai 120 dBA, sedangkan kegiatan bergerak seperti karnaval dibatasi maksimal 85 dBA.

Selain tingkat kebisingan, kendaraan yang mengangkut sound system juga diwajibkan memenuhi persyaratan uji kelayakan kendaraan atau KIR. Ketentuan tersebut penting diperhatikan panitia dan peserta karnaval agar kemeriahan HUT RI tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Ada Aturan Saat Melintas Lokasi Tertentu

Penggunaan sound horeg untuk karnaval juga tidak bisa dilakukan secara bebas sepanjang rute. Berdasar ketentuan yang berlaku di Jawa Timur, sound system nonstatis wajib dimatikan ketika melintasi tempat ibadah saat kegiatan peribadatan berlangsung.

Pengeras suara juga wajib dimatikan ketika melewati rumah sakit, ambulans yang sedang membawa pasien serta sekolah atau kampus yang sedang melaksanakan pembelajaran.

Aturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sound system harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang jalur karnaval.

Karena itu, koordinasi antara panitia, peserta, pemerintah desa atau kelurahan dan aparat keamanan menjadi penting sebelum kegiatan dilaksanakan.

Sidoarjo Punya Pengalaman Soal Sound Horeg

Fenomena sound horeg cukup berkembang di Sidoarjo. Pada September 2025, misalnya, Karnaval Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, menggunakan 12 truk sound horeg dan diikuti ribuan warga. Kegiatan tersebut juga berdampak pada aktivitas ekonomi pelaku UMKM di sepanjang rute karnaval.

Sound horeg menjadi sorotan jelang karnaval HUT RI di Sidoarjo. Bupati Subandi meminta penggunaannya mematuhi aturan demi kenyamanan warga.

Namun, penggunaan sound horeg juga pernah mendapat perhatian pemerintah tingkat kecamatan. Pemerintah Kecamatan Sidoarjo pada 2024 menindaklanjuti laporan warga mengenai suara keras dari aktivitas sound system saat perayaan kemerdekaan.

Dalam laporan tersebut, pemerintah kecamatan mengimbau masyarakat agar penggunaan sound horeg tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban, terutama di kawasan padat penduduk. Penggunaan juga diminta dibatasi waktunya agar tidak berlangsung hingga dini hari.

Hal ini menjadi gambaran bahwa persoalan sound horeg bukan semata soal boleh atau tidak boleh, tetapi juga bagaimana penggunaannya tidak mengganggu hak masyarakat lainnya.

Polisi Pernah Larang Sound Horeg

Perhatian terhadap sound horeg juga datang dari Polresta Sidoarjo. Pada bulan Maret 2026, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menghimbau masyarakat tidak melakukan takbir keliling dan melarang penggunaan sound horeg untuk kegiatan malam takbiran Idulfitri. Polisi meminta masyarakat memusatkan kegiatan takbiran di masjid atau musala.

Dalam pengamanan malam takbiran tersebut, Polresta Sidoarjo juga berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo melalui Bupati Subandi untuk mencegah kegiatan yang berpotensi menimbulkan pengumpulan massa di jalan raya. Lebih dari 800 personel gabungan disiagakan untuk menjaga keamanan di wilayah Sidoarjo saat malam takbiran.

Subandi Tekankan Kemeriahan Tetap Tertib

Sikap Subandi mengenai ketertiban kegiatan masyarakat sebelumnya juga terlihat saat menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Dalam rapat koordinasi pada Februari 2026, Subandi meminta kegiatan masyarakat tetap mengikuti kesepakatan bersama dan tidak mengganggu aktivitas warga, terutama waktu istirahat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas, kondusivitas, toleransi, keamanan dan ketertiban masyarakat. Prinsip tersebut relevan diterapkan dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI, termasuk karnaval yang menggunakan sound system.

Masyarakat tetap dapat merayakan kemerdekaan dengan meriah. Namun, kemeriahan tersebut harus berjalan bersama kepatuhan terhadap aturan dan penghormatan terhadap warga yang tidak mengikuti kegiatan.

Karnaval HUT RI Harus Jadi Ruang Kebersamaan

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan dan gotong royong masyarakat Sidoarjo. Karnaval, pawai budaya dan berbagai kegiatan Agustusan merupakan ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitas. Kehadiran UMKM di sepanjang rute juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi warga.

Namun, seluruh pihak harus memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Panitia perlu mengatur rute, waktu, keamanan serta penggunaan sound system sesuai ketentuan. Peserta juga harus menghormati rumah ibadah, fasilitas kesehatan, sekolah dan lingkungan permukiman yang dilewati.

Dengan begitu, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan melalui kemeriahan suara dan arak-arakan, tetapi juga melalui sikap saling menghormati.

Teguh

 

Exit mobile version