Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Sudaryono Ubah Total Pola Kerja Pejabat BGN

Eselon I Awasi Provinsi, Eselon II Awasi Kabupaten

Jakarta, Jejakpos.com,- Sudaryono ubah total pola kerja jajarannya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh pejabat eselon I dan II berkantor langsung di daerah guna memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN menerbitkan surat keputusan yang membagi habis wilayah tanggung jawab setiap pejabat hingga tingkat kabupaten. Ia menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.

Menurutnya, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG berada di daerah, bukan di kantor pusat. Karena itu, pejabat BGN dinilai perlu turun langsung mengawal jalannya program di lapangan.

Eselon I Awasi Provinsi, Eselon II Awasi Kabupaten

BGN membagi tanggung jawab pengawasan secara berjenjang. Pejabat eselon I mengawasi pelaksanaan MBG di tingkat provinsi, sedangkan pejabat eselon II bertanggung jawab di tingkat kabupaten.

Pembagian wilayah ini bertujuan mendekatkan pengambilan keputusan dengan kondisi riil di lapangan. Setiap pejabat yang ditunjuk wajib memahami persoalan operasional dapur, distribusi makanan, hingga koordinasi lintas instansi di wilayah masing-masing.

Sudaryono menilai pola kerja lama yang memusatkan pejabat di Jakarta kurang efektif. Jarak antara pengambil keputusan dan lokasi program dianggap terlalu jauh untuk merespons persoalan secara cepat.

Percepat Penanganan Kasus Keracunan MBG

Perubahan pola kerja ini juga lahir dari kebutuhan mempercepat penanganan kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah selama pelaksanaan MBG berlangsung.

Sudaryono ubah total pola kerja pejabat BGN, wajibkan eselon I dan II berkantor di daerah demi memperkuat pengawasan MBG.

Dengan pejabat berada langsung di wilayah tugasnya, koordinasi dengan kepala daerah, dinas kesehatan, camat, hingga koordinator BGN di kecamatan diharapkan berjalan lebih cepat.

Sudaryono menegaskan, pejabat penanggung jawab wilayah harus berada di garis depan setiap kali muncul persoalan di lapangan, termasuk saat terjadi insiden keamanan pangan.

Masuk Jakarta Wajib Lapor dan Izin

Selain mewajibkan pejabat berkantor di daerah, BGN turut memperketat mobilitas jajarannya. Pejabat yang bertugas di wilayah tidak diperbolehkan kembali ke Jakarta tanpa izin dari Kepala BGN.

“Barang siapa masuk Jakarta lapor kepada Kepala Badan. Jadi izin dulu, karena memang tugasnya lebih banyak diampu di daerah,” kata Sudaryono.

Aturan itu dibuat agar pejabat BGN tetap fokus mengawasi lapangan dan tidak kembali menumpuk urusan administratif di kantor pusat. Sudaryono menyebut perubahan ini sebagai bagian dari transformasi tata kelola BGN secara menyeluruh.

Muncul di Tengah Sorotan Publik

Perubahan pola kerja pejabat BGN ini muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari standar kebersihan dapur, distribusi makanan, hingga sejumlah kasus keracunan di berbagai wilayah.

Dengan menempatkan pejabat lebih dekat dengan lokasi operasional, BGN berharap pengawasan program dapat berjalan lebih ketat. Respons terhadap masalah di lapangan pun diharapkan tidak lagi bergantung pada laporan berjenjang dari daerah ke pusat.

Sudaryono memastikan perubahan pola kerja ini akan terus dievaluasi seiring perkembangan pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Teguh

Exit mobile version