Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Temuan BPK Rp 566 Juta, Bramada: Jangan Ada Pembiaran

Pekerjaan Proyek di Lingkungan DLHK Sidoarjo

Bramada Ketua Pemuda Sidoarjo dan Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo mendesak audit temuan BPK senilai Rp 566 juta pada proyek DLHK Sidoarjo dituntaskan.
Bramada Ketua Pemuda Sidoarjo dan Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo mendesak audit temuan BPK senilai Rp 566 juta pada proyek DLHK Sidoarjo dituntaskan.

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan pembayaran pada sejumlah pekerjaan proyek di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo mendapat sorotan tajam dari tokoh pemuda serta Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Dari akumulasi koreksi atas pekerjaan tersebut mencapai Rp 566.442.764,27.

Bramada menilai temuan BPK tersebut harus menjadi perhatian yang serius pemerintah daerah, khususnya dalam memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti.

“Temuan BPK ini membuktikan bahwa dugaan lemahnya pengawasan internal masih menjadi persoalan serius. Negara tidak boleh terus-menerus mentoleransi praktik yang menggerus uang publik demi keuntungan segelintir elit,” kata Bramada dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Koreksi Terbesar Capai Rp 402 Juta

Salah satu koreksi terbesar ditemukan pada pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing (MEP) dan elektronik. Nilai koreksi terhadap pekerjaan tersebut mencapai Rp 402.927.856,85.

Koreksi berikutnya terdapat di pekerjaan trotoar, akses dan drainase sebesar Rp 132.664.862,45. Sedang pekerjaan lainnya tercatat memiliki koreksi sebesar Rp 85.020.837,47.

Temuan BPK juga mencatat koreksi pada sejumlah pekerjaan taman. Di antaranya amphitheater sebesar Rp 4.206.549,92, taman bermain Rp 10.503.034,72, taman gym Rp 390.018,11, taman balita Rp 553.780,29, taman lansia Rp 413.787,66, dan entrance barat Rp 864.648,26.

Bramada Ketua Pemuda Sidoarjo dan Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo mendesak audit temuan BPK senilai Rp 566 juta pada proyek DLHK Sidoarjo dituntaskan.

Pada pekerjaan Area Paseban, koreksi mencapai Rp20.711.633,33. Sedangkan pekerjaan Taman Palm tercatat memiliki koreksi sebesar Rp114.237.920,25.

Bramada Soroti Pengawasan Proyek

Selain pekerjaan utama, koreksi juga ditemukan pada sejumlah bangunan penunjang. Toilet umum tercatat sebesar Rp 562.547,65, bangunan pengelola Rp 126.347,87, bangunan penjaga Rp 925.008,44, serta halte bus Rp 334.168,98.

Menurut Bramada, besarnya nilai koreksi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pengawasan hingga pembayaran pekerjaan.

“Ketika dana pembangunan dibayar penuh tetapi pekerjaan atau spesifikasi teknis yang diterima tidak sesuai, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan daerah, tetapi juga keselamatan publik dan hak masyarakat atas penggunaan anggaran yang transparan,” ujarnya.

Ia meminta temuan tersebut tidak berhenti sebagai catatan administratif. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan seluruh rekomendasi BPK diselesaikan sesuai ketentuan.

DLHK Didesak Tuntaskan Temuan BPK

Bramada yang juga menjabat Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo menilai potensi kerugian atau kelebihan pembayaran harus segera diselesaikan. Menurutnya, uang yang bersumber dari masyarakat melalui pajak harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Uang rakyat yang berasal dari pajak tidak boleh menjadi sasaran praktik rente proyek. Pembiaran terhadap temuan audit hanya akan memperburuk tata kelola pemerintahan dan menghilangkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Karena itu, Bramada mendesak DLHK Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab atas tindak lanjut temuan BPK dan memastikan seluruh rekomendasi dilaksanakan secara tuntas.

Ia juga meminta pemerintah daerah terbuka mengenai perkembangan penyelesaian rekomendasi, termasuk apabila terdapat kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran.

Bramada menambahkan, aparat penegak hukum perlu turun tangan apabila batas waktu penyelesaian rekomendasi BPK telah berakhir tetapi kewajiban pengembalian kerugian daerah tidak dilakukan.

“Jangan ada pembiaran. Kalau ada kewajiban yang harus dikembalikan, selesaikan. Kalau rekomendasi tidak dijalankan sesuai ketentuan, tentu harus ada langkah tegas,” pungkasnya.

Teguh

Exit mobile version