Malang, Jejakpos.com,- MA tolak gugatan Yoseph Kencoko A. Prasetyo dkk terkait sengketa internal Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK). Putusan ini menegaskan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pihak penggugat tidak memiliki dasar hukum.
Putusan MA Perkuat Putusan PN Malang
Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 4771 K/Pdt/2025 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Mlg. Majelis hakim secara tegas menolak seluruh gugatan yang diajukan Yoseph Kencoko A. Prasetyo bersama pihak lainnya.
Kuasa hukum HPK dari Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia menyatakan, putusan ini menjadi dasar hukum kuat atas sahnya kepemimpinan organisasi di bawah Ketua Umum Dr. Ir. Hadi Prajoko, S.H., M.H.
Baca juga: Kecelakaan Maut Depan STTP Polbangtan Malang, Satu Tewas
Dua Belas Tuntutan Gugatan Ditolak
Dalam perkara ini, penggugat mengajukan 12 tuntutan yang seluruhnya ditolak majelis hakim, yaitu:
- Menyatakan Akta Nomor 2 tanggal 19 Februari 2024 cacat hukum;
- Menyatakan Ketua Umum HPK melakukan perbuatan melawan hukum terkait penerbitan AD/ART;
- Menyatakan Munaslub 2 Maret 2024 sesuai AD/ART HPK;
- Menyatakan AD/ART dalam Akta Nomor 4 tanggal 2 Desember 2023 sebagai pedoman sah;
- Menyatakan SK Nomor 013/SK/DPP-HPK/II/2024 cacat hukum;
- Menyatakan SK Nomor 014/SK/DPP-HPK/II/2024 cacat hukum;
- Menyatakan SK Nomor 015/SK/DPP-HPK/II/2024 cacat hukum;
- Menyatakan SK Nomor 016/SK/DPP-HPK/II/2024 terhadap Dwi Cahyo Yuli Mawardi cacat hukum;
- Menyatakan SK Nomor 016/SK/DPP-HPK/II/2024 terhadap Satria Indar Dwi Kusuma cacat hukum;
- Menyatakan SK Nomor 019/SK/DPP-HPK/III/2024 terhadap Yoseph Kencoko A. Prasetyo cacat hukum;
- Menuntut ganti rugi materiil Rp350.000.000;
- Menuntut ganti rugi immateriil Rp800.000.000.
Majelis hakim menilai seluruh dalil tersebut tidak terbukti secara hukum.

Munaslub Dinyatakan Tidak Berdasarkan Hukum
Pengadilan juga menegaskan Munaslub yang digelar Yoseph bersama sembilan orang lainnya merupakan tindakan yang tidak sah.
Dalam pertimbangan hakim disebutkan, penyelenggaraan Munaslub saat kepengurusan yang sah masih memiliki legitimasi merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum. Selain itu, forum tersebut hanya dihadiri 12 orang, jauh dari standar forum organisasi yang lazim.
SK Pemecatan Dinyatakan Sah
Dengan ditolaknya gugatan pembatalan SK, seluruh keputusan pemberhentian yang diterbitkan Ketua Umum HPK dinyatakan sah dan tetap berlaku.
Keputusan tersebut mencakup pemecatan terhadap Yoseph Kencoko A. Prasetyo dan sejumlah pihak lainnya.
Kepengurusan HPK Diakui Negara
Putusan Mahkamah Agung juga mempertegas bahwa kepengurusan HPK di bawah Dr. Ir. Hadi Prajoko merupakan satu-satunya yang sah secara hukum.
Legalitas ini didasarkan pada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000236.AH.01.08 Tahun 2024 tertanggal 21 Februari 2024.
Kontak dan Alamat Resmi
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi:
- Kantor: Bimantara Building Lantai 4, Jl. Kebon Sirih No. 17–19, Jakarta
- Kantor Cabang: Jl. Danau Bratan Timur Blok H5 No. A2, Kota Malang
- WhatsApp: 0851-3561-5988
- Email: yurisandadvocacyhumanrightlawf@gmail.com
Peringatan dan Himbauan ke Publik
Kuasa hukum HPK mengingatkan pihak-pihak yang masih menggunakan atribut organisasi secara tidak sah atau mengklaim sebagai pengurus resmi agar menghentikan tindakan tersebut.
Jika tetap dilakukan, tindakan itu berpotensi melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Publik juga diminta tidak terpengaruh narasi menyesatkan yang tidak memiliki dasar hukum.
Teguh












Respon (1)