Sidoarjo, Jejakpos.com,- Pelatihan APIP Sidoarjo bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) berlangsung lima hari, 26–30 Oktober 2026. Sebanyak 30 aparatur sipil negara (ASN) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengikuti kegiatan ini untuk memahami hukum pidana dan menangani dugaan tindak pidana.
Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI menggelar pelatihan tersebut bersama Pemkab Sidoarjo. Pesertanya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Bupati Subandi: Pengawasan Harus Mencegah
Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan tujuan pelatihan pada Selasa (27/10/2026). Ia ingin memperkuat kapasitas APIP dalam menjalankan pengawasan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Sidak RTLH Sidoarjo, Bupati Pastikan Perbaikan di November
Menurut Subandi, pengawasan tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan. APIP juga harus mencegah penyimpangan sejak dini, memperbaiki kelemahan sistem, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai aturan.
Bedakan Masalah Administratif dan Pidana
Subandi menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi APIP. Dengan pemahaman itu, APIP mampu membedakan persoalan administratif yang bisa selesai lewat pembinaan dari dugaan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti.
“Dengan begitu, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan tepat dan memberikan perbaikan tata kelola di lingkungan Pemkab,” kata Subandi.
Ia meminta peserta memanfaatkan pelatihan untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan kapasitas dalam mengawal pembangunan di Sidoarjo.
Kepala Badiklat: Ukur Pengawasan dari Pencegahan
Kepala Badiklat Kejaksaan RI Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., membuka pelatihan pada Selasa (27/10/2026). Acara berlangsung di Badan Diklat Kejaksaan RI, Jalan Saco Nomor 6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Harli menyebut peningkatan kapasitas APIP sebagai kebutuhan strategis. Menurut dia, pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel membutuhkan pengawasan yang kuat. Ia menilai keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah temuan pelanggaran.
Independen, Objektif, dan Solutif
Harli meminta APIP menjaga independensi dan objektivitas. Setiap penilaian harus bertumpu pada fakta dan aturan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengawasan juga harus menghadirkan solusi, bukan sekadar menunjukkan kesalahan,” kata Harli.
Materi: dari Hukum Pidana hingga Koordinasi dengan APH
Selama lima hari, peserta mempelajari beberapa materi:
– prinsip hukum pidana;
– analisis hasil pengawasan;
– penyusunan rekomendasi perbaikan;
– koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) jika ditemukan indikasi tindak pidana yang perlu penanganan lebih lanjut.
Harli berharap kerja sama Kejagung dan Pemkab Sidoarjo terus berlanjut. Ia ingin kompetensi peserta benar-benar terpakai dalam tugas sehari-hari.
Latar Belakang: Koordinasi APIP dan Penegak Hukum
Masyarakat lebih mengenal APIP dengan sebutan inspektorat. Pola koordinasi APIP dan APH sendiri bukan hal baru. Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Jaksa Agung menandatangani kesepakatan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 30 November 2017.
Tata kelola anggaran Sidoarjo juga pernah menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas celah korupsi bersama jajaran Pemkab Sidoarjo di Jakarta pada April 2025, dan Subandi menyatakan komitmen memperbaiki tata kelola. Pelatihan ini menjadi salah satu langkah lanjutan untuk memperkuat pengawasan dari dalam.
Harli menutup arahannya dengan harapan agar pengawasan yang profesional dan berintegritas membuat upaya pencegahan penyimpangan berjalan lebih optimal.
Suyono











