Portal Berita Nasional, Global dan Aktual
Hukum  

Bupati Langkat Syah Afandin Terjaring OTT KPK Diduga Kasus Suap

Diduga Suap Pada Proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

Langkat, Jejakpos.com,- Bupati Langkat Syah Afandin diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga terlibat suap pada proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap OTT ini berkaitan dengan dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Syah Afandin datang di gedung KPK, Jl. Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, (3/7/2026), pukul 14.22 WIB. Ia dibawa mengenakan mobil langsung ke dalam gedung.

Operasi Senyap KPK Tangkap 7 Orang 

Selain Syah Afandin, satu aparatur sipil negara (ASN) dan lima pihak swasta ikut diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan oleh KPK. Total tujuh orang ditangkap di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek yang diberikan pihak swasta kepada kepala daerah.

KPK mengungkap OTT Bupati Langkat Syah Afandin ini berkaitan dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Jubir KPK Budi Prasetyo sampaikan jika Bupati Langkat Syah Afandin diperiksa KPK usai terjaring OTT terkait dugaan suap proyek. Penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah.
Jubir KPK Budi Prasetyo sampaikan jika Bupati Langkat Syah Afandin diperiksa KPK usai terjaring OTT terkait dugaan suap proyek. Penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah.

Juru Bicara (Jubir)  KPK Budi Prasetyo mengatakan, Syah Afandin diamankan di rumahnya di kawasan Medan sebelum dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai pembenahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar birokrasi eksekutif.

Menurut Bima, sistem politik, sistem pemilu, dan penegakan hukum harus menjadi bagian penting dalam evaluasi agar praktik korupsi bisa ditekan.

Ia menegaskan upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Dalam Negeri, tetapi membutuhkan keterlibatan kepolisian, kejaksaan, dan inspektorat internal.

Kasus OTT terhadap Bupati Langkat ini kembali menambah daftar kepala daerah yang terjerat korupsi dan menjadi perhatian terhadap tata kelola proyek pemerintah daerah.

Teguh

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *