Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Aliansi Laskar Jenggolo Serbu DPRD Respon Disharmoni Pimpinan Sidoarjo

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran ke DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu, 7 Februari 2026. Aksi tersebut menjadi respons atas disharmoni hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dinilai telah mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.

Gabungan Ormas dan LSM
Aliansi ini terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Laskar Jenggolo Sidoarjo, Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, LIRA, MADAS, GMBI, KORAK, ALAS, Pemuda Batak Bersatu (PBB), GMPI, FKPPI, YALPK, LMPP, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Dipicu Hasil Audiensi
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan atas hasil audiensi yang digelar di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada Kamis, 5 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, aliansi menilai tidak ada keputusan konkret karena tidak dihadiri oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Wakil Bupati Sidoarjo.

Soroti Disharmoni Pimpinan
Aliansi menyoroti disharmoni hubungan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Mimik Idayana yang belakangan ramai diberitakan di media massa dan media sosial. Mereka menilai konflik tersebut mencederai etika kepemimpinan dan menciptakan kegaduhan politik di tingkat daerah.

Baca juga: Suara Rakyat Tak Didengar, Islah Buntu, Mau Dibawa Kemana Sidoarjo ?

Teladan Pemimpin Dipertanyakan
“Sebagai pimpinan daerah, seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan mempertontonkan konflik yang berujung pada terganggunya roda pemerintahan,” ujar perwakilan Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo.

Ganggu Kinerja OPD
Aliansi menilai disharmoni pimpinan daerah mulai berdampak pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah instansi disebut mengalami kebingungan arah kebijakan sehingga berpotensi menghambat program pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Rakyat Paling Dirugikan
Menurut aliansi, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan apabila konflik elit pemerintahan terus berlanjut. Fokus pembangunan daerah dikhawatirkan tergeser oleh kepentingan politik dan ego kekuasaan.

“Jika kondisi ini dibiarkan, masyarakat yang menanggung akibatnya. Pelayanan bisa melemah dan pembangunan bisa tersendat,” lanjutnya.

Desak DPRD Bertindak
Melalui aksi tersebut, Aliansi Laskar Jenggolo mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi. DPRD diminta berperan aktif memfasilitasi dialog antara Bupati dan Wakil Bupati agar konflik tidak berlarut-larut.

Ancaman Tekanan Massa
Aliansi menyatakan akan menurunkan ratusan hingga ribuan massa dalam aksi ke DPRD. Mereka juga memperingatkan, apabila DPRD tidak menunjukkan sikap tegas, maka lembaga legislatif dinilai ikut membiarkan konflik eksekutif terus terjadi.

“Jika DPRD diam, kami anggap DPRD ikut terlibat dalam kepentingan eksekutif,” tegas perwakilan aliansi.

Tekankan Amanah Rakyat
Aliansi menegaskan jabatan kepala daerah merupakan amanah rakyat yang harus dijaga dengan tanggung jawab moral dan politik. Mereka menuntut kedua pimpinan daerah mengesampingkan ego pribadi demi kepentingan masyarakat Sidoarjo.

“Jabatan itu amanah rakyat, bukan alat konflik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi massa tersebut.

Teguh

Exit mobile version