Sidoarjo, Jejakpos.com,- Demo warga Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, kembali digelar pada Kamis (15/10/2026). Aksi tersebut dihadiri ratusan orang menuntut kesepakatan dan komitmen dari Kepala Desa yang tertuang dalam surat pernyataan 7 Oktober 2026 ditaati serta dilaksanakan.
Namun sayangnya aksi demo warga di Balai Desa Mliriprowo tidak menemukan kepala desa, bahkan beberapa pihak telah menelepon juga tidak diangkat. Akhirnya mereka memutuskan mendatangi kantor kecamatan Tarik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan sekaligus meminta penjelasan mengenai kelanjutan persoalan yang mereka perjuangkan.
Rombongan peserta aksi demo diterima langsung Sekretaris Kecamatan Tarik Wahib Achmad, didampingi Kasi Tramtib Pristiwa Hakim Wibowo dan Kasi Pemerintahan Siswanto. Namun dalam pertemuan tersebut Camat Tarik tidak dapat menemui warga Desa Mliriprowo karena sedang menjalankan kegiatan di luar kantor.
Baca juga: Kapolsek Tarik Gercep Tangani Kebakaran Barongan di Singogalih
Pada kesempatan yang sama, Kasi Tramtib Kecamatan juga menyampaikan surat dari Kepala Desa Mliriprowo yang berisi beberapa poin pernyataan dirinya terkait dengan program pembangunan gorong-gorong di Dusun Pajaran Utara, kelanjutan pembangunan desa, serta pencabutan surat pengunduran dirinya.
Warga Tolak Surat Pernyataan Kades
Namun, warga yang hadir di Kecamatan sepakat dan tetap tegas menyatakan penolakan terhadap surat pernyataan tersebut dan menegaskan kembali pada tuntutannya. Mereka menilai bahwasanya Kades Mliriprowo Mamok Widodo belum memenuhi komitmen yang telah dituangkan dan ditanda tangani dalam surat pernyataan pada 7 Oktober 2026.
Poin Pernyataan Kades
Surat pernyataan dari Kades terbaru yang ditandatangani Mamok Widodo memuat sejumlah poin terkait pembangunan gorong-gorong di Dusun Pajaran Utara, kelanjutan pembangunan desa, dan pencabutan surat pengunduran dirinya.
Dalam surat tersebut, Mamok menyatakan bahwa keberadaan material di lokasi pembangunan gorong-gorong merupakan bukti kesiapan pembangunan tahap awal.
Untuk melanjutkan tahap berikutnya, pemerintah desa disebut masih menunggu hasil tertulis monitoring dan evaluasi (Monev) dari pihak kecamatan dan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo mengenai titik pembangunan dalam APBDes 2025.
Surat itu juga menyebutkan kesediaan pemerintah desa melaksanakan pembangunan sesuai tahapan RPJMDes dan RKPDes yang tertuang dalam APBDes dengan mengacu pada hasil Monev Inspektorat.
Pada poin lainnya, Mamok menyatakan mencabut surat pernyataan tertanggal 7 Oktober 2026 tentang pengunduran dirinya sebagai Kepala Desa Mliriprowo.
Ia mencantumkan pertimbangan iktikad baik dan kesiapan awal pembangunan gorong-gorong, serta keinginan menjaga kondusivitas desa dan menghindari kekosongan kepemimpinan.
Namun, warga tetap menolak akan surat pernyataan baru tersebut. Masyarakat menilai isi pernyataan belum memberikan kepastian penyelesaian persoalan yang mereka tuntut.
Warga Mliriprowo tetap menghendaki pemenuhan komitmen bersama yang telah disepakati dan menegaskan kembali pada tuntutan warga agar Kades Mamok Widodo mengundurkan diri.
Empat Poin Tuntutan Warga
Dalam dokumen yang disampaikan saat aksi, warga mencantumkan empat poin tuntutan utama.
Pertama, warga menuntut Mamok Widodo mundur karena menilai komitmen dalam surat pernyataan 7 Oktober 2026 belum dipenuhi.
Kedua, warga menilai isi surat pernyataan yang telah ditandatangani belum memenuhi unsur komitmen yang diharapkan untuk menyelesaikan persoalan. Mereka juga menolak surat pernyataan baru tertanggal 12 Oktober 2026.
Ketiga, warga mempersoalkan kewajiban kepada kader yang menurut dokumen tuntutan belum dipenuhi dalam tenggat tujuh hari terhitung 14 Oktober 2026. Nilai yang dicantumkan mencapai Rp54.360.000.
Keempat, warga menegaskan penolakan terhadap surat pernyataan kepala desa tertanggal 12 Oktober 2026 karena dinilai belum menjawab tuntutan masyarakat.
Warga meminta seluruh tuntutan tersebut ditindaklanjuti secara nyata. Rincian kewajiban dan status pembayarannya masih perlu diklarifikasi melalui dokumen administrasi serta keterangan pihak terkait.
Bangunan, Insentif, dan Honor Jadi Sorotan
Selain empat tuntutan utama, dokumen warga memuat sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan hak perangkat lingkungan, serta Bumdes.
Warga Dusun Pilang meminta penyelesaian bangunan yang menurut dokumen baru rampung sekitar 70 persen pada 2025. Mereka juga menagih tambahan insentif ketua RT dan RW untuk periode Januari hingga Desember 2025 yang disebut belum dibayarkan.
Warga turut mempersoalkan pemberhentian hansip yang dinilai dilakukan sepihak tanpa surat resmi. Selain itu, honor petugas kebersihan balai desa untuk periode Januari hingga Desember 2025 disebut belum dibayarkan.
Pengurus RT dan RW juga mengeluhkan dana operasional lingkungan, termasuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK), yang menurut dokumen belum diberikan oleh kepala desa.
Tuntutan warga tersebut ditanda tangani oleh RT 09, RT 10, RT 11, dan RT 12, RW 04 , RW 10, perwakilan 3 dusun, BUMDES, serta Kader Kesehatan. Hal tersebut menjadi sinyal jika masyarakat sudah tidak mendapatkan perhatian dari pemimpinnya .
Warga Tegaskan Tuntutan Mundur
Ketua BPD Mliriprowo Jaelani mengatakan Bagi warga Mliriprowo, aksi kedua ini merupakan penegasan bahwa mereka belum menerima penyelesaian yang dianggap memenuhi tuntutan.
“Penolakan terhadap surat pernyataan kades terbaru juga memperlihatkan bahwa warga menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar pernyataan tertulis,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, melalui dokumen tuntutan dan aksi di Kantor Kecamatan Tarik, warga kembali menegaskan sikap mereka: Mamok Widodo diminta mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Mliriprowo.
“Warga tetap berpegang pada tuntutan pengunduran diri Mamok Widodo, disertai penyelesaian berbagai kewajiban dan persoalan desa yang tercantum dalam dokumen tuntutan,” ucap Jaelani.
Selain itu ia berharap kepada Bapak Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dapat turut menjembatani dan membantu persoalan yang terjadi di Desa Mliriprowo, agar tidak berlarut-larut yang dapat merugikan masyarakat.
Aksi demo warga Desa Mliriprowo menjadi penegas jika pemimpinnya saat ini sudah tidak mampu hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.
Teguh
