Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Bupati Sidoarjo Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Bupati Sidoarjo Percepat pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah sebagai langkah konkret guna mendukung program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan keseriusannya dalam rangka menyukseskan program KDKMP sebagai penguatan ekonomi desa.

Komitmen Pemerintah Daerah

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyatakan percepatan pembentukan koperasi menjadi prioritas karena sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan.

Arahan dalam Rapat KoordinasiPenegasan tersebut disampaikan Subandi dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, para camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/1/2026).

Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa agar pendirian KDKMP berjalan cepat dan serentak.

Instruksi Pendampingan Teknis

Bupati menginstruksikan seluruh camat untuk turun langsung ke lapangan melakukan pendampingan teknis.

Pendampingan difokuskan pada ranah penyelesaian kendala administratif dan teknis, terutama di desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana dalam proses pendirian koperasi.

Pembaruan Data dan Pelaporan

Subandi juga meminta agar data terkait perkembangan KDKMP pada portal pemantauan diperbarui minimal setiap tiga hari sekali. Camat diwajibkan melaporkan secara berkala progres pendirian koperasi berikut kendala yang dihadapi.

“Laporan perkembangan KDKMP tersebut menjadi dasar pemerintah kabupaten dalam menentukan langkah penyelesaian secara cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Kendala Pengurukan Lahan

Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Kabupaten Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Hambatan tersebut dinilai berpotensi memperlambat realisasi pendirian koperasi apabila tidak segera ditangani melalui dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah.

Dukungan Alat Berat Pemkab

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Sidoarjo menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik daerah. Alat berat itu digunakan untuk membantu proses pengurukan lahan di desa-desa yang membutuhkan.

Pemerintah desa hanya perlu mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan agar pekerjaan dapat segera diselesaikan.

Sorotan terhadap LP2B

Selain fokus pada KDKMP, Subandi menyoroti pentingnya pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, Sidoarjo masih kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B.

Kondisi tersebut berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pengendalian pembangunan.

Baca juga: Karang Taruna Putra Harapan Desa Pandean Berganti Ketua

Kepastian Tata Ruang dan Investasi

Menurut Subandi, kepastian hukum tata ruang memiliki peran strategis dalam mendorong masuknya investasi ke daerah. Ketidakjelasan RDTR membuat investor ragu menanamkan modal karena berisiko pada aspek perizinan. Oleh karena itu, penyelesaian LP2B menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan LP2B, Subandi berencana melakukan koordinasi langsung ke pemerintah pusat pada pekan berikutnya.

Langkah tersebut dilakukan agar arah peruntukan wilayah desa dan kelurahan semakin jelas, sehingga pembangunan dan investasi dapat berjalan tanpa hambatan regulasi.

Ajakan Menjaga Soliditas

Mengakhiri arahannya, Subandi mengajak seluruh unsur pemerintahan agar menjaga soliditas dan kerja sama.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program KDKMP dan penataan ruang daerah hanya dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Teguh

Exit mobile version