Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Bupati Subandi Ingatkan Panitia HUT RI Jangan Patok Iuran

Swadaya Boleh, Pungutan Wajib Tidak

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Bupati Subandi ingatkan panitia peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI agar tidak mematok besaran iuran kepada masyarakat. Ia tidak melarang adanya penggalangan dana tapi harus dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan atau penetapan nominal tertentu.

Pesan tersebut disampaikan oleh Bupati Subandi pada saat kegiatan penyerahan bantuan kursi roda pada warga di Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Sabtu (1/8/2026).

“Karena iuran itu bentuknya swadaya masyarakat, maka pemberiannya harus seikhlasnya saja, apalagi saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujar Subandi kepada awak media.

Menurutnya, kegiatan peringatan hari kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas, dan semangat gotong royong masyarakat, bukan justru menambah beban ekonomi warga.

“Silakan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus dengan meriah, namun tetap menyesuaikan kemampuan sekaligus partisipasi warga di lingkungan masing-masing,” katanya.

Swadaya Boleh, Pungutan Wajib Tidak

Subandi menegaskan jika pengumpulan dana kegiatan perayaan kemerdekaan pada dasarnya diperbolehkan, selama dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama warga.

Namun, ia mengingatkan agar panitia tidak mengubah semangat swadaya menjadi pungutan wajib yang disertai penetapan nominal tertentu, apalagi sampai memberikan sanksi atau denda kepada warga yang tidak mampu untuk membayar.

Menurutnya, setiap warga memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Karena itu, kontribusi pada kegiatan lingkungan harus didasarkan kesadaran masyarakat dan kemampuan masing-masing.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap pada seluruh panitia peringatan HUT RI, baik di tingkat RT, RW, desa, kelurahan maupun karang taruna, untuk mengedepankan prinsip kebersamaan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Sejalan dengan Aturan dan Semangat Gotong Royong

Prinsip partisipasi masyarakat secara sukarela juga sejalan dengan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Bupati Subandi Komitmen Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Miskin

Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang harus tetap menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bupati Subandi ingatkan panitia HUT ke-81 RI agar tidak mematok iuran kepada warga. Pendanaan kegiatan diminta dilakukan secara sukarela.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mendorong partisipasi publik yang adil dan tidak memberatkan.

Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menempatkan RT, RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui gotong royong, partisipasi, dan kebersamaan.

Kondisi Ekonomi Jadi Pertimbangan

Subandi mengaku memahami kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok serta meningkatnya pengeluaran rumah tangga menjelang tahun ajaran baru menjadi perhatian pemerintah.

Karena itu, ia meminta panitia menyusun kegiatan yang sederhana namun tetap mampu menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan.

Menurutnya, berbagai kegiatan seperti lomba tradisional, kerja bakti lingkungan, donor darah, bakti sosial, santunan warga kurang mampu, hingga malam tirakatan dapat menjadi alternatif perayaan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Yang terpenting bukan besar kecilnya biaya, tetapi bagaimana semangat kemerdekaan itu bisa dirasakan seluruh warga,” ujarnya.

Hindari Polemik dan Perpecahan

Setiap tahun, persoalan iuran perayaan HUT RI kerap memunculkan polemik di sejumlah daerah. Tidak sedikit warga yang mengeluhkan adanya penetapan nominal iuran hingga tekanan sosial bagi mereka yang tidak memberikan kontribusi sesuai ketentuan panitia.

Subandi berharap hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Ia meminta seluruh panitia menjaga suasana harmonis di lingkungan masing-masing dan menghindari kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik antarwarga.

Menurutnya, semangat kemerdekaan harus menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kepedulian antarwarga tanpa memandang latar belakang ekonomi.

“Dengan mengedepankan asas sukarela, gotong royong, dan musyawarah, saya berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat berlangsung meriah, tertib, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Teguh

Exit mobile version