Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Himbau Tidak Serahkan KTP Sembarangan

Lindungi Data Pribadi Warga Dari Potensi Penyalahgunaan

Jakarta, Jejakpos.com,- Ditjen Dukcapil Kemendagri RI menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah atau sembarangan untuk menyerahkan KTP elektronik (e-KTP) asli maupun fotokopi kepada pihak lain.

Baik disaat check-in hotel, rumah sakit, maupun pengurusan administrasi di perumahan. Langkah ini dilakukan untuk melindungi data pribadi warga dari potensi penyalahgunaan.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) RI menilai praktik penyerahan fisik e-KTP kepada pihak ketiga masih rawan serta menimbulkan kebocoran data.

Risiko tersebut semakin tinggi karena data dalam KTP memuat identitas penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, hingga informasi pribadi lainnya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi meminta masyarakat mulai lebih berhati-hati saat diminta menyerahkan KTP untuk difotokopi atau disimpan sementara oleh pihak tertentu.

Verifikasi Identitas Disarankan Gunakan Sistem Digital

Pemerintah mendorong hotel, rumah sakit, maupun pengelola perumahan untuk beralih menggunakan sistem verifikasi digital yang lebih aman. Salah satu caranya dengan memanfaatkan card reader untuk membaca chip e-KTP atau menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Selain itu, masyarakat juga disarankan memakai identitas alternatif apabila hanya dibutuhkan verifikasi nama dan foto. Beberapa identitas yang bisa digunakan antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu pegawai, maupun kartu BPJS.

Menurut Dukcapil, penggunaan teknologi digital dinilai mampu mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi yang selama ini sering terjadi akibat fotokopi KTP tersebar tanpa pengawasan.

Data KTP Rentan Dipakai untuk Kejahatan

Modus Pinjaman Online hingga Pembobolan Rekening

Dukcapil mengingatkan bahwa data pribadi pada KTP sangat rentan disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan digital. Modus yang paling sering terjadi adalah penggunaan identitas orang lain untuk pengajuan pinjaman online ilegal.

Selain pinjol, data KTP juga bisa dipakai untuk pendaftaran akun ilegal, pembobolan rekening, hingga tindak penipuan berbasis digital lainnya. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mengirim foto KTP melalui aplikasi pesan instan maupun media sosial.

Ditjen Dukcapil Kemendagri RI menghimbau masyarakat tidak sembarangan menyerahkan e-KTP mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi.
Ditjen Dukcapil Kemendagri RI menghimbau masyarakat tidak sembarangan menyerahkan e-KTP mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penyebaran data pribadi tanpa perlindungan dapat merugikan pemilik identitas dalam jangka panjang.

Baca juga: Ditressiber Polda Jatim Bongkar Jaringan Penjualan Kode OTP

Ada Ancaman Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pihak yang mengumpulkan, menyimpan, atau memproses data pribadi secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana.

Ancaman hukuman berupa pidana penjara hingga lima tahun dan denda miliaran rupiah. Aturan tersebut menjadi dasar pemerintah memperketat penggunaan dan pengelolaan data kependudukan masyarakat.

Dukcapil Tegaskan e-KTP Tetap Berlaku Resmi

Meski mengeluarkan imbauan tersebut, Ditjen Dukcapil menegaskan bahwa e-KTP tetap menjadi identitas resmi dan sah digunakan di seluruh layanan publik maupun administrasi lainnya.

Namun, prosedur verifikasi identitas diharapkan tidak lagi mengandalkan fotokopi fisik yang mudah disalahgunakan. Pemerintah kini mendorong transformasi menuju sistem identitas digital yang lebih aman, praktis, dan sesuai aturan perlindungan data pribadi.

Masyarakat juga diminta lebih waspada terhadap permintaan foto atau fotokopi KTP dari pihak yang tidak memiliki kepentingan jelas. Jika memang harus menyerahkan identitas, warga dianjurkan memastikan data digunakan sesuai kebutuhan dan tidak disimpan sembarangan.

Dengan meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, imbauan Dukcapil ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga keamanan identitas pribadi mereka.

Suyono

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *