Sidoarjo, Jejakpos.com,- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo siapkan langkah terpadu untuk memberantas peredaran minuman keras (miras) ilegal, praktik prostitusi terselubung, serta tempat hiburan yang melanggar aturan.
Operasi penertiban akan digelar secara bertahap dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga tokoh agama.
Komitmen tersebut disepakati dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di Ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Senin (27/7/2026).
Operasi Terpadu Libatkan Seluruh Unsur Forkopimda
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi yang dihadiri Kapolresta, Dandim 0816, Ketua DPRD, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta organisasi keagamaan Muhammadiyah, MUI, PCNU, LDII, hingga para pengasuh pondok pesantren.
Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disperindag, Disporapar, serta sejumlah camat dari wilayah yang menjadi perhatian.
Pertemuan Forkopimda Sidoarjo serta pihak terkait menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat, terutama peredaran miras ilegal, tempat hiburan yang tidak memenuhi ketentuan, praktik prostitusi terselubung, dan upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS.
Delapan Langkah Penanganan Disiapkan
Pemkab Sidoarjo menyusun sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut hasil rapat. Langkah pertama ialah menggelar operasi gabungan secara berkala terhadap toko miras ilegal, tempat hiburan, rumah karaoke, dan lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi.

Selanjutnya, Pemkab Sidoarjo akan terus memperketat pengawasan terhadap kepatuhan perizinan usaha hiburan melalui sinergi DPMPTSP, Satpol PP, serta aparat penegak hukum. Patroli preventif juga akan ditingkatkan di wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan deteksi dini melalui koordinasi antara Forkopimda, pemerintah kecamatan, desa, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat pembinaan moral, edukasi masyarakat, serta ketahanan keluarga.
Program sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, rokok elektronik (vape), dan zat adiktif lainnya juga akan diperluas kepada pelajar, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat.
Di bidang kesehatan, edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV akan diperkuat. Pemerintah juga meningkatkan pendampingan bagi orang dengan HIV (ODHIV) agar kepatuhan terapi semakin baik. Evaluasi berkala terhadap hasil operasi terpadu akan dilakukan sebagai dasar penyusunan kebijakan lanjutan.
Bupati Pastikan Toko Miras Ilegal Ditutup
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan seluruh toko miras yang tidak memiliki izin akan ditutup. Menurutnya, hingga saat ini telah teridentifikasi sedikitnya 16 toko miras ilegal.
Namun, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah setelah pemerintah menerima laporan dari camat, kapolsek, dan koramil di masing-masing wilayah.
“Saya minta dalam satu bulan ini kita selesaikan. Penertiban dilakukan secara intensif agar persoalan ini tidak semakin menjamur,” tegas Subandi.
Ia juga memastikan toko miras yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tetap akan ditutup, meskipun memiliki izin usaha.
Menurut Subandi, toko yang berada di sekitar sekolah, rumah ibadah, maupun fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan beroperasi apabila bertentangan dengan ketentuan perda.
Prostitusi Terselubung Ikut Menjadi Sasaran
Selain operasi penjualan miras ilegal, pemerintah juga akan menertibkan lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kecamatan Krian, Jabon, dan kawasan Pasar Larangan. Tempat kos yang disalahgunakan untuk aktivitas melanggar hukum juga akan menjadi bagian dari pengawasan aparat.
PCNU Dukung Penertiban Berkelanjutan
Ketua PCNU Sidoarjo KH. Zaenal Abidin mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merespons persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Ia berharap penertiban dilakukan secara berkelanjutan sehingga Kabupaten Sidoarjo benar-benar terbebas dari peredaran miras ilegal maupun praktik prostitusi yang dapat merusak generasi muda.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sehat.
Penertiban terpadu tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memperkuat penegakan peraturan daerah demi menjaga ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo.
Suyono











