Sidoarjo, Jejakpos.com,- Kapolsek Tarik AKP Musran, S.Pd., turun langsung memimpin pengamanan aksi penyampaian aspirasi puluhan warga RW 04 Pajaran Utara, Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (7/10/2026).
Kehadiran jajaran Polsek Tarik tersebut merupakan bagian dari langkah kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, khususnya saat berlangsungnya penyampaian aspirasi masyarakat di Balai Desa Mliriprowo.
Sejak warga mulai berdatangan sekitar pukul 09.00 WIB, personel kepolisian melakukan pengamanan di lokasi. Petugas memantau jalannya aksi sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dan pelayanan di sekitar balai desa tetap berlangsung secara tertib.
Baca juga: Warga Pajaran Utara Demo Tuntut Kades Mlirip Rowo Segera Bangun Gorong-Gorong
Kapolsek Tarik AKP Musran mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib. Kepolisian juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.
“Kepolisian fokus pada pengamanan, sedangkan persoalan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi ranah pemerintah desa dan lembaga pengawasan sesuai ketentuan,” ujar Musran.
Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus dikawal agar berjalan secara kondusif. Karena itu, personel Polsek Tarik ditempatkan untuk menjaga situasi di sekitar lokasi kegiatan sekaligus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aksi.
“Kami hanya berharap aspirasi warga berlangsung tertib dan kondusif tanpa anarkis,” tegasnya.
Polisi Pastikan Situasi Tetap Kondusif
Pengamanan tidak hanya dilakukan ketika warga menyampaikan tuntutan. Personel Polsek Tarik juga mengikuti perkembangan situasi selama berlangsungnya dialog antara warga, pemerintah desa, BPD, dan unsur terkait lainnya.
Kepolisian berupaya mencegah terjadinya gesekan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan persuasif dilakukan agar persoalan yang menjadi tuntutan warga dapat dibahas melalui jalur dialog dan mediasi.
Kapolsek bersama anggota juga memastikan proses penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah warga yang datang cukup banyak dan tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan persoalan pembangunan desa serta pengelolaan anggaran yang menjadi perhatian masyarakat.
Dalam pengamanan tersebut, kepolisian tidak masuk ke substansi tuntutan warga. Peran polisi difokuskan pada pengamanan wilayah dan menjaga agar seluruh proses penyampaian aspirasi berjalan sesuai ketentuan.
Warga Tuntut Pembangunan Gorong-Gorong
Di tengah pengamanan kepolisian, warga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Desa Mliriprowo.
Tuntutan utama berkaitan dengan pembangunan gorong-gorong di wilayah RW 04 Pajaran Utara yang disebut telah masuk anggaran sejak April 2025 dengan nilai sekitar Rp125 juta.
Namun hingga aksi digelar, pembangunan tersebut belum terealisasi. Warga menilai pembangunan diperlukan karena saluran air di wilayah mereka belum mampu mengatasi debit air saat hujan.
Ketua RW 04 Saeri mengatakan, warga sudah cukup lama menunggu realisasi pembangunan tersebut.

“Warga menuntut realisasi pembangunan gorong-gorong yang sejak tahun 2025 hingga sekarang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mliriprowo di wilayah RW 04 Pajaran Utara,” kata Saeri.
Warga menyebut wilayah Pajaran Utara kerap mengalami banjir saat musim hujan, dengan ketinggian air yang dapat mencapai lutut orang dewasa.
BPD Ikut Mengawal Proses Mediasi
Ketua BPD Desa Mliriprowo M. Sobri Jaelani, S.E., turut hadir dalam proses mediasi. Ia menyampaikan bahwa warga membutuhkan kepastian mengenai pelaksanaan pembangunan gorong-gorong.
“Warga meminta kejelasan kapan pembangunan proyek gorong-gorong ini direalisasikan. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan persoalan saluran air di lingkungan warga. Apalagi kalau musim hujan, wilayah kami mengalami banjir hingga setinggi lutut orang dewasa,” ujar Sobri.
Selain pembangunan infrastruktur, warga juga mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran desa sejak 2025 yang mereka perkirakan sekitar Rp620 juta.
Warga turut mempertanyakan dana kader kesehatan sekitar Rp51 juta yang menurut mereka belum terselesaikan untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Polisi Kawal Mediasi hingga Selesai
Proses mediasi melibatkan Kepala Desa Mliriprowo Mamok Widodo, perangkat desa, BPD, unsur Kecamatan Tarik, Danramil, Kapolsek Tarik beserta anggota, serta perwakilan warga.
Selama proses berlangsung, kepolisian tetap melakukan pemantauan terhadap situasi di lokasi. Personel memastikan komunikasi antara warga dan pemerintah desa berjalan tanpa tindakan yang dapat mengganggu keamanan.
Pendekatan tersebut membuat penyampaian aspirasi berlangsung tertib hingga mediasi selesai sekitar pukul 12.00 WIB.
Hasil mediasi kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan. Pemerintah Desa Mliriprowo menyatakan sanggup merealisasikan pembangunan gorong-gorong di RW 04 Pajaran Utara dalam waktu tujuh hari.
Pemerintah desa juga menyepakati penyelesaian persoalan dana kader kesehatan sekitar Rp51 juta dalam batas waktu yang sama.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani pihak-pihak yang terlibat.
Pengamanan Berakhir Aman dan Kondusif
Warga juga menyampaikan konsekuensi apabila tuntutan yang telah disepakati tidak dilaksanakan dalam waktu tujuh hari. Mereka meminta Kepala Desa Mliriprowo mengundurkan diri apabila komitmen tersebut tidak direalisasikan.
Warga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Inspektorat apabila pembangunan gorong-gorong dan penyelesaian dana kader kesehatan tidak berjalan sesuai kesepakatan.
Sementara itu, jajaran Polsek Tarik memastikan kegiatan penyampaian aspirasi tersebut berakhir dalam kondisi aman dan kondusif.
Bagi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tarik. Kehadiran personel di lapangan juga menjadi langkah antisipasi agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung tertib tanpa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat lainnya.
Setelah kesepakatan dicapai dan situasi dinyatakan kondusif, warga meninggalkan lokasi secara tertib.
Kini, tindak lanjut kesepakatan menjadi perhatian warga Pajaran Utara. Sementara kepolisian tetap menjalankan fungsi pengamanan wilayah dan memantau situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.
M. Hadi











