Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Kemiskinan Sidoarjo Turun 28.330 Jiwa dalam Sepuluh Tahun

Persentase Turun dari 6,39 ke 4,38 Persen

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Kemiskinan Sidoarjo turun 28.330 jiwa dalam sepuluh tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Sidoarjo berkurang dari 136.790 jiwa pada Maret 2016 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026.

Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono memaparkan data itu di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026). Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn hadir dan meminta OPD memperkuat program penanggulangan kemiskinan.

Persentase Turun dari 6,39 ke 4,38 Persen

Bagyo menjelaskan, tingkat kemiskinan di Sidoarjo cenderung menurun selama satu dekade, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada Maret 2016, persentase penduduk miskin mencapai 6,39 persen. Pada Maret 2026, angkanya tinggal 4,38 persen, atau berkurang 2,01 poin.

Baca juga: Kumpul Bersama Masyarakat Kapolresta Sidoarjo Ajak Jaga Kamtibmas

“Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2016 mencapai 6,39 persen. Berkurang 2,01 poin menjadi 4,38 persen pada Maret 2026,” kata Bagyo.

Dalam setahun terakhir, persentasenya turun tipis dari 4,40 persen pada Maret 2025. Penurunannya hanya 0,02 poin.

Mengapa Jumlah Penduduk Miskin Naik?

Meski persentasenya turun, jumlah penduduk miskin justru naik dari 107.570 jiwa pada Maret 2025. Bagyo menduga penyebabnya adalah laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan laju penurunan persentase penduduk miskin.

Kemiskinan Sidoarjo turun 28.330 jiwa dalam sepuluh tahun, dari 6,39 persen pada 2016 menjadi 4,38 persen pada Maret 2026 menurut BPS.
Kemiskinan Sidoarjo turun 28.330 jiwa dalam sepuluh tahun, dari 6,39 persen pada 2016 menjadi 4,38 persen pada Maret 2026 menurut BPS.

Posisi Sidoarjo tetap terbaik di antara kabupaten se-Jawa Timur. Angka kemiskinannya jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 9,06 persen. Di tingkat kabupaten, Sidoarjo unggul dari Banyuwangi, Tulungagung, Blitar, dan Pasuruan. Jika digabung dengan kota, hanya Kota Batu, Madiun, Surabaya, dan Malang yang lebih rendah.

Bupati Minta Eksekutif dan Legislatif Bergandengan

Subandi menegaskan, penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama Pemkab dan DPRD. Ia meminta program yang sudah masuk visi dan misi benar-benar dirasakan warga.

Pemkab telah menjalankan sejumlah intervensi. Di antaranya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bersama ASN dan Baznas, bantuan kursi roda, penyaluran sembako, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gaji PPPK Paruh Waktu Akan Dibahas

Subandi juga menyinggung kesejahteraan pegawai paruh waktu. Ia akan membahasnya bersama Sekda. “Insya Allah tahun depan ada kenaikan gaji untuk teman-teman PPPK paruh waktu,” ujarnya.

Data BPS menyebut garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp2.831.074 per bulan. Gaji PPPK paruh waktu masih di bawah angka tersebut.

Pemkab juga mengkaji penguatan sembako murah menjelang hari besar keagamaan untuk menjaga daya beli warga.

Suyono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *