Jakarta, Jejakpos.com,- Koalisi Ojol Nasional (KON) mengapresiasi langkah dari pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, sebagai upaya melindungi pekerja transportasi online dari praktik-praktik eksploitasi di era digital.
Namun KON juga mengkritisi kebijakan terbitnya Perpres di tanggal 1 Mei 2026, bertepatan dengan hari buruh tersebut yang dinilai mereka belum dikaji secara mendalam dan menyeluruh sehingga memicu kegelisahan di kalangan mitra driver.
Apresiasi Berbalut Polemik
Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, menegaskan bahwa kebahagiaan atas regulasi itu tidak dirasakan secara merata. Ia menyebut hanya segelintir kelompok yang merasakan dampak positif, sementara mayoritas driver justru menghadapi ketidakpastian.
“Yang terjadi justru polemik. Banyak mitra driver merasa gelisah,” ujarnya saat dihubungi jurnalis Jejakpos.com pada Minggu, (3/5/2026).
Sorotan Potongan 8 Persen
Kritik utama KON tertuju pada ketentuan potongan sebesar 8 persen yang diatur dalam Perpres. Andi menilai angka tersebut tidak rasional dan belum tentu berdasarkan kajian komprehensif.
Ia mempertanyakan dasar penetapan angka tersebut, termasuk kemungkinan adanya pengaruh kelompok tertentu yang tidak merepresentasikan mayoritas driver.
“Angka 8 persen ini muncul dari mana? Apakah hasil kajian atau hanya kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Andi juga menyinggung peran pihak-pihak di sekitar Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai kurang memberi mempertimbangkan kondisi secara riil di lapangan.
Baca juga: Tamu Hotel Gold Vitel Tewas Jatuh dari Lantai 20
Ancaman Pendapatan Menurun
KON memprediksi bahwa kebijakan ini berpotensi menekan pendapatan mitra driver. Jumlah orderan dinilai akan menurun karena tidak sebanding dengan jumlah driver yang terus meningkat.
Selain itu, Andi menyoroti program berbayar dari aplikator yang berpotensi semakin membebani driver. Ia menyebut kondisi sebelumnya dengan skema potongan 15 persen ditambah 5 persen saja sudah memberatkan.
“Kalau dipaksakan, ini bisa mematikan pendapatan driver,” tegasnya.
Risiko Ekosistem Terganggu
KON juga mengingatkan dampak lebih luas terhadap ekosistem transportasi online. Jika kebijakan dianggap tidak kondusif, bukan tidak mungkin aplikator memilih keluar dari Indonesia.
Situasi tersebut dinilai dapat berdampak dengan meningkatnya pengangguran, mengingat jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan pekerjaan pada sektor transportasi online ini sebagai sumber penghasilan.
Andi mempertanyakan tentang kesiapan pemerintah dalam menyediakan alternatif lapangan kerja jika skenario yang diprediksi tersebut terjadi.
Usulan Skema Alternatif
Sebagai solusi, KON mengusulkan skema potongan sebesar 10 persen ditambah 5 persen. Skema ini dinilai lebih realistis untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis aplikator dan kesejahteraan driver.
Menurut KON, transportasi online telah menjadi bagian penting dari kebutuhan masyarakat sekaligus penopang ekonomi banyak keluarga.
Desakan Evaluasi Perpres
KON meminta pemerintah segera untuk mengevaluasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada mitra driver.
Jika tidak, Andi memperingatkan potensi munculnya gelombang aksi massa dari komunitas driver online di berbagai daerah.
“Pemerintah harus mendengar suara mayoritas mitra driver agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
Teguh
