SIDOARJO, Jejakpos.com,- Komisi A dan Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar hearing dengan perangkat dan BPD Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik terkait laporan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang dilakukan Kepala Desa.
Pembahasan dalam hearing mencakup dugaan penyimpangan anggaran, pembangunan yang belum terealisasi, serta pelayanan publik yang dinilai terabaikan sejak 2023. Namun sayang, Kepala Desa Mliriprowo Mamok Widodo tidak hadir meskipun telah menerima undangan.
Hearing digelar di ruang rapat DPRD Sidoarjo pada hari Selasa, (13/10/2026) dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin, Rizal Fuady, S.E., M.Pd.I., anggota Komisi C, M. Abud Asyrofi, S.Pd.I., Camat Tarik Muhammad Rofik, S.Sos., M.M..
Turut hadir perwakilan Inspektorat Sidoarjo Rudi Jatmiko Setiawan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perangkat desa, serta anggota BPD Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo.
Gus Rizza Soroti APBDes 2026 yang Belum Disahkan
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin atau Gus Rizza, mengaku sangat prihatin atas laporan dari perangkat desa dan BPD mengenai tata kelola pemerintah Desa Mliriprowo.
Persoalan tersebut semakin serius karena APBDes Tahun Anggaran 2026 belum ditandatangani, sehingga berdampak pada pencairan tunjangan perangkat desa serta kelangsungan pelayanan masyarakat.
“Laporan dari perangkat desa dan BPD terkait kejanggalan-kejanggalan di Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, ini menjadi keprihatinan bersama, di mana selevel desa APBDes tahun 2026 belum ditetapkan,” ungkap Gus Rizza.
Ia menyebut kasus Desa Mliriprowo telah memasuki ranah hukum sehingga DPRD menghormati proses yang telah berjalan, sekaligus mendorong instansi berwenang menindaklanjuti laporan secara objektif sesuai peraturan.
Ia juga meminta Dinas PMD memperkuat pembinaan dan pengawasan, terutama terkait administrasi, pelaporan kegiatan, serta pertanggungjawaban anggaran desa.
Komisi C Dukung Masyarakat Memperjuangkan Keadilan
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M. Abud Asyrofi, S.Pd.I., mendukung masyarakat Desa Mliriprowo yang meminta kejelasan dan tindak lanjut atas laporan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Mliriprowo.
“Proses aduan dan laporan dari masyarakat, perangkat desa, dan BPD harus terus dikawal dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh oleh pihak terkait, baik dari Kejaksaan dan ekspetorat sehingga problematik yang terjadi segera terselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu Rudi perwakilan dari ekspetorat Sidoarjo menyampaikan bahwa dokumen pelimpahan kasus Desa Mliriprowo dari kejaksaan telah selesai ditelaah dan berkasnya sudah kembali ke Kejaksaan.
“Berkas pelimpahan telah selesai kami telaah dan dokumen tersebut telah kami serahkan kembali untuk ditindaklanjuti oleh kejaksaan,” ungkapnya.
BPD Minta Laporan Dituntaskan
Ketua BPD Mliriprowo, M. Sobri Jaelani, S.E., mengatakan hearing tersebut menjadi kesempatan bagi perangkat desa dan BPD menyampaikan aspirasi masyarakat kepada DPRD Sidoarjo.
“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Mliriprowo kepada DPRD Sidoarjo atas banyaknya dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan Kepala Desa sejak 2023–2026,” ucap Jaelani.
Ia berharap DPRD dapat mendorong tindak lanjut penyelesaian laporan yang telah ekspetorat telaah agar kasus penyalahgunaan wewenang dan anggaran desa dapat diselesaikan oleh pihak kejaksaan melalui mekanisme hukum.
Tunjangan Perangkat Desa Belum Cair
Supriadi, salah seorang perangkat Desa Mliriprowo, mengaku belum cairnya tunjangan menyulitkan dirinya dan rekan-rekannya memenuhi kebutuhan keluarga.
“Dengan tidak diterimanya tunjangan membuat kami para perangkat Desa Mliriprowo kesulitan dalam hal keuangan. Biaya anak sekolah, kebutuhan keluarga serta kebutuhan lainnya terbengkalai,” tegas Supriadi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum ditetapkannya APBDes berdampak langsung terhadap kesejahteraan perangkat desa dan pelayanan kepada masyarakat.
DPRD Siapkan Koordinasi dengan Bupati Sidoarjo
Gus Rizza turut menyoroti komitmen Kepala Desa Mliriprowo Mamok Widodo setelah aksi demonstrasi warga yang menuntut realisasi pembangunan desa.
“Masyarakat Mliriprowo ini sangat kritis dalam mengawal anggaran desa. Ada beberapa anggaran desa yang terserap, tetapi tidak ada pembangunan yang dilakukan oleh kades, sehingga masyarakat menuntut kades mundur jika dalam waktu yang ditetapkan tidak ada pelaksanaan pembangunan,” tutur Gus Rizza.
Ia meminta Dinas PMD menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi pembinaan pemerintah desa. Transparansi anggaran dan kepatuhan terhadap aturan dinilai penting untuk mencegah masalah serupa.
Komisi A DPRD Sidoarjo akan segera berkoordinasi dengan Bupati Sidoarjo untuk menyampaikan hasil hearing dan mendorong penyelesaian persoalan Desa Mliriprowo.
“Usai hearing hari ini, pihak DPRD Sidoarjo akan berkoordinasi dan menyampaikan hasil kepada Bupati Sidoarjo agar segera ada penyelesaian kasus di Desa Mliriprowo,” pungkas Gus Rizza.
Masyarakat Mliriprowo kini menantikan tindak lanjut pemerintah daerah dan instansi berwenang terkait penggunaan anggaran, realisasi pembangunan, serta penetapan APBDes 2026. Seluruh laporan diharapkan ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku.
Teguh
