Sidoarjo, Jejakpos.com,- Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo dan pimpinan DPRD Sidoarjo menyatakan satu suara untuk rakyat setelah Ketua dan Wakil Ketua DPRD menandatangani dukungan moral atas tuntutan penghentian konflik antara Bupati dan Wakil Bupati.
Sikap politik itu ditegaskan dalam audiensi usai aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/2/2026). Hal itu menegaskan posisi legislatif yang satu suara dengan rakyat menyikapi konflik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Penandatanganan tersebut menandai keberpihakan legislatif terhadap aspirasi publik yang menilai konflik pucuk pimpinan daerah telah mengganggu stabilitas pemerintahan, merusak soliditas birokrasi, dan menurunkan kualitas pelayanan masyarakat.
Aksi Massa Desak Islah atau Mundur
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu diikuti 17 elemen masyarakat. Massa menuntut agar perang dingin antara Bupati dan Wakil Bupati segera diakhiri melalui islah atau pengunduran diri. Dalam orasi, massa menegaskan konflik personal elite tidak boleh mengorbankan kepentingan jutaan warga Sidoarjo.
“Sidoarjo bukan panggung sandiwara. Rakyat butuh kepastian, bukan drama politik,” teriak salah satu orator di tengah pengamanan aparat.

Baca juga: Jelang Ramadan, Bupati Sidoarjo Ajak Jaga Stabilitas Daerah
DPRD Terima Audiensi Laskar Jenggolo
Sekitar pukul 10.30 WIB, perwakilan massa diterima audiensi di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Hadir Ketua DPRD H. Abdillah Nasih, S.M., Wakil Ketua H. Kayan, H. Warih, dan Suryanto, serta anggota DPRD Yudi Pratama.
Simak juga: https://www.instagram.com/reel/DUkppCeAfw2/?igsh=MTFtOHk3NG5ycWY3dg==
Dalam forum itu, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan dampak konflik pimpinan daerah yang dinilai semakin nyata. Dalam kondisi saat ini terdapat 3 dampak serius akibat pertikaian politik pimpinan daerah.
Dampak Konflik Pimpinan Daerah
Dampak konflik akibat pertikaian antara lain,
- Munculnya kubu-kubuan di kalangan ASN dan perangkat desa yang melemahkan koordinasi birokrasi.
- Ketidakpastian kebijakan yang membuat investor ragu masuk ke Sidoarjo.
- Melemahnya pengawasan internal yang membuka celah praktik pungutan liar dan korupsi.
DPRD Sidoarjo Tanda Tangan Dukungan Moral
Menanggapi paparan tersebut, pimpinan DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, sepakat untuk menandatangani berita acara dan dokumen tuntutan Laskar Jenggolo.
Ketua DPRD Sidoarjo menegaskan, bahwa langkah ini dimaknai sebagai dukungan moral agar konflik eksekutif segera bisa diselesaikan melalui jalur mediasi formal. Kami berkomitmen segera mengundang dan menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati.
“Kami DPRD Sidoarjo berdiri bersama rakyat. Penandatanganan ini merupakan bentuk dukungan moral dan mendorong penyelesaian konflik demi kondusifitas dan stabilitas pemerintahan berjalan normal,” tegas Abdillah Nasih.
Sikap Tegas AWOS dan LSM LIRA
Ketua Aliansi Wartawan Online Sidoarjo (AWOS), Warsono, insan pers akan terus mengawal proses mediasi secara kritis dan berimbang. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar konflik tidak berlarut-larut.
Ia menyatakan bahwa media menjadi corong dalam mengawal proses mediasi secara kritis, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat, agar kondusifitas dan stabilitas pemerintahan berjalan normal.
Sementara itu, Bupati LSM LIRA Sidoarjo, Winarno, menilai dukungan DPRD sebagai alarm keras bagi eksekutif. Menurutnya, kepemimpinan daerah harus dievaluasi jika gagal menjaga harmoni.
Peringatan Terakhir Massa
Meski audiensi berakhir kondusif sekitar pukul 12.15 WIB, Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, dengan tegas mengatakan bahwa aksi ini adalah peringatan terakhir dari kami agar kedua pimpinan Sidoarjo segera menghentikan perseteruan
“Jika proses mediasi ini menemui jalan buntu, kami tidak akan tinggal diam. Kami siap memobilisasi massa yang lebih besar untuk membawa carut-marut Sidoarjo ini ke Kemendagri, bahkan hingga ke meja Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Bramada dengan nada tajam.
Teguh











