Jakarta, Jejakpos.com,- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait usulan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diajukan Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono.
Purbaya menegaskan belum menerima surat resmi permohonan dana tersebut, namun memastikan keputusan akhir akan mengikuti petunjuk Presiden.
Purbaya Pastikan Ikuti Arahan Presiden
Purbaya menyatakan akan mempelajari secara menyeluruh seluruh rincian kebutuhan anggaran begitu surat pengajuan tersebut diterima, sembari tetap berpegang pada arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengambil keputusan.
“Saya akan pelajari seperti apa, begitu sampai ke saya. Tetapi yang jelas saya akan ikuti petunjuk Bapak Presiden tentang anggaran untuk IKN,” tegas Purbaya usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (16/7/2026).
Sikap kehati-hatian Purbaya ini menjadi sinyal bahwa keputusan mengenai tambahan dana Rp 2,7 triliun untuk IKN masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah, sebelum Menkeu dapat memberikan kepastian mengenai pencairannya.
Basuki Ajukan 2,7 Triliun untuk Batch 3
Di sisi lain, Basuki Hadimuljono telah mengajukan tambahan anggaran senilai 2,7 triliun pada Kementerian Keuangan sejak 18 Juni 2026. Usulan itu gunakan skema kontrak tahun jamak (multiyears) yang berlangsung dari 2026 hingga 2028.
Dana ini diperlukan untuk melanjutkan pembangunan tahap ketiga atau batch 3 IKN, termasuk pengelolaan aset yang sudah dibangun dan pembelian lahan.
Basuki menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut krusial agar pembangunan IKN tetap berjalan sesuai target, terutama karena proyek kini mulai bergeser ke area ekosistem perkantoran yang lebih luas.
Realisasi Anggaran IKN Capai 80 Persen
Pada tahun anggaran 2026, OIKN sebenarnya telah mengantongi pagu anggaran sebesar 5,47 triliun. Alokasi dana ini terbagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu belanja modal 4,3 triliun, belanja barang 732,5 miliar, dan belanja pegawai 423 miliar.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual tercatat telah mencapai 80,2 persen atau sekitar Rp4,38 triliun, dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang sudah dikontrakkan.
Tingginya tingkat realisasi ini menjadi salah satu alasan mengapa OIKN mengajukan tambahan dana, agar kelanjutan pembangunan batch 3 tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran yang tersisa.
Nasib Anggaran Tambahan Masih Menggantung
Selama proses kajian di Kementerian Keuangan berlangsung, publik dan pemangku kepentingan proyek IKN masih menanti kejelasan arah kebijakan anggaran.
Pembangunan ibu kota baru ini terus menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga kepastian dari Purbaya dan restu Presiden akan sangat menentukan kelanjutan proyek pada sisa tahun 2026 hingga 2028 mendatang.
Gery
