Jakarta, Jejakpos.com,- Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan opsi layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak otomatis hangus ketika masa aktif paket berakhir. Putusan ini dinilai memperkuat perlindungan hak konsumen sekaligus menjadi acuan baru bagi industri telekomunikasi nasional.
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (23/7/2026). Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang selama ini menjadi dasar pemberlakuan masa aktif paket internet.
MK Nilai Sisa Kuota Merupakan Hak Pelanggan
Mahkamah menegaskan kuota internet yang telah dibeli pelanggan merupakan hak yang lahir dari transaksi yang sah. Karena itu, sisa kuota tidak semestinya hilang hanya akibat masa aktif paket telah berakhir.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut negara memiliki kewajiban melindungi hak masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan mewajibkan operator menghadirkan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan tetap memanfaatkan sisa kuota internet.
Mahkamah juga meminta pemerintah memasukkan ketentuan tersebut dalam regulasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi sehingga memiliki kepastian hukum bagi seluruh operator dan pelanggan.

Operator Harus Menyediakan Opsi Layanan
Putusan MK tidak serta-merta membuat semua paket internet memiliki masa aktif tanpa batas. Mahkamah hanya mewajibkan adanya opsi layanan yang memungkinkan sisa kuota tetap dapat digunakan sesuai ketentuan yang akan diatur pemerintah.
Baca juga: Aplikator Didesak Segera Benahi Pembagian Pendapatan Ojol
Mekanisme pelaksanaannya, termasuk syarat penggunaan, masa berlaku, hingga skema tarif, akan disusun lebih lanjut oleh pemerintah bersama penyelenggara jasa telekomunikasi. Dengan demikian, operator tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan layanan tanpa mengabaikan hak konsumen.
Gugatan Berawal dari Keluhan Konsumen
Perkara ini bermula dari permohonan uji materi yang diajukan sejumlah warga negara. Para pemohon menilai sistem kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir merugikan pelanggan karena kuota tersebut telah dibayar.
Dalam persidangan, pemerintah menjelaskan sistem masa aktif merupakan bagian dari kebijakan layanan operator. Namun, MK menilai perlindungan terhadap hak konsumen harus menjadi prioritas sehingga diperlukan keseimbangan antara kepentingan pelanggan dan keberlangsungan industri telekomunikasi.
Pemerintah Diminta Segera Menindaklanjuti
Putusan MK diperkirakan akan mendorong perubahan kebijakan layanan paket data di Indonesia. Operator seluler harus menyesuaikan produk dan sistem layanannya agar memenuhi ketentuan baru mengenai perlindungan sisa kuota pelanggan.
Pemerintah melalui kementerian yang membidangi telekomunikasi diharapkan segera menerbitkan aturan pelaksana agar putusan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Regulasi turunan itu juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi operator sekaligus menjaga iklim usaha tetap sehat.
Putusan MK menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Dengan adanya opsi layanan bagi sisa kuota internet, masyarakat diharapkan memperoleh layanan telekomunikasi yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian atas hak yang telah dibayarkan.
Gery











