Surabaya, Jejakpos.com,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim membuka hotline pengaduan dugaan pungutan liar (pungli) selama dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri.
Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas biaya wajib.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun bagi calon siswa yang telah dinyatakan lolos SPMB di SMA maupun SMK negeri se-Jawa Timur. Pemerintah meminta orang tua dan wali murid menolak setiap permintaan pembayaran yang bersifat wajib.
“Jangan dibayar apabila ada tagihan yang diwajibkan. Segera laporkan kepada kami melalui hotline pengaduan yang telah disiapkan,” kata Emil, Rabu (8/7/2026).
Inspektorat Siapkan Hotline Pengaduan
Pemprov Jatim melalui Inspektorat membuka hotline layanan pengaduan WhatsApp di nomor 0851-7237-8616. Nomor tersebut terhubung langsung dengan tim pengawas yang bertugas menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
Selain hotline WhatsApp, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan SP4N-LAPOR!. Emil memastikan identitas pelapor akan dirahasiakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melapor.
Setiap laporan akan melalui proses klarifikasi sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan. Karena itu, pelapor dihimbau menyertakan bukti pendukung agar pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.
Sekolah Dilarang Mewajibkan Pembelian Seragam
Emil menegaskan arahan Gubernur Jawa Timur melarang sekolah menarik biaya wajib kepada peserta didik baru. Larangan tersebut juga mencakup kewajiban membeli paket seragam dari penyedia tertentu.
Orang tua diberi kebebasan menentukan tempat pembelian seragam sesuai kemampuan dan kebutuhan. Sekolah tidak boleh mengarahkan ataupun memaksa pembelian kepada pihak tertentu.
Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus mencegah praktik pungutan yang tidak sesuai aturan.
Iuran Komite Bersifat Sukarela
Pemprov Jawa Timur juga mengingatkan bahwa iuran komite sekolah tidak boleh menjadi kewajiban bagi orang tua siswa.
Menurut Emil, komite sekolah hanya dapat menghimpun sumbangan berdasarkan kesukarelaan tanpa menetapkan nominal tertentu maupun memberikan tekanan kepada wali murid.
Apabila ditemukan tagihan yang mengatasnamakan komite sekolah dan bersifat wajib, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi.
Komitmen Wujudkan SPMB Bersih
Pemprov Jawa Timur menegaskan akan mengawasi pelaksanaan SPMB hingga proses daftar ulang selesai. Pengawasan tersebut bertujuan mencegah pungutan liar sekaligus memastikan seluruh peserta didik memperoleh hak pendidikan tanpa beban biaya di luar ketentuan.
Pemerintah berharap partisipasi masyarakat melalui pengaduan resmi dapat memperkuat pengawasan sehingga pelaksanaan SPMB di Jawa Timur berlangsung bersih, transparan, dan berintegritas.
Gery
