Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Ratusan Ribu Pekerja Rentan Sidoarjo Belum Terlindungi BPJS

Pekerja Sidoarjo Belum Terlindungi BPJS

Sidoarjo, Jejakpos.com,- Ratusan ribu pekerja rentan di Sidoarjo masih belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, kendati capaian kepesertaan daerah ini telah melampaui target nasional.

Data tersebut diungkap Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Arie Fianto Sofyan di sela Sosialisasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2026 dan Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan di Hotel DoubleTree Surabaya, Selasa (18/8/2026).

Acara hasil kerja sama Pemkab Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati beserta jajaran OPD.

Baca juga: Subandi dan HMI Sidoarjo Sepakat Berantas HIV

575.938 Pekerja Masih di Luar Jangkauan

Arie menyebut, dari sekitar 1,05 juta angkatan kerja di Sidoarjo, sebanyak 575.938 pekerja belum tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per 14 Agustus 2026. Jumlah tersebut hampir setara dengan pekerja yang sudah terlindungi.

Kesenjangan ini menjadi perhatian utama Pemkab Sidoarjo dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyusun langkah perluasan kepesertaan ke depan.

Kepesertaan Sudah Lampaui Target

Meski masih menyisakan celah besar, capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo sebenarnya sudah melampaui target. Sebanyak 474.455 pekerja atau 46,27 persen dari angkatan kerja telah terlindungi, melebihi target 41,34 persen yang dipatok sebelumnya.

Ratusan Ribu Pekerja Rentan Sidoarjo Belum Terlindungi BPJS

Arie menyebut capaian tersebut menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terbaik di Jawa Timur.

Upaya Menutup Kesenjangan

Pemkab Sidoarjo menyiapkan sejumlah langkah untuk mempersempit jumlah pekerja yang belum terlindungi. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2026 menjadi landasan hukum memperluas kepesertaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan perangkat daerah.

Perluasan turut menyasar siswa dan mahasiswa magang, serta mitra kerja pemerintah seperti KONI, Guk Yuk Sidoarjo, KDKMP, SPPG, dan relawan program pemerintah. Setiap OPD diminta menyusun langkah fasilitasi bagi pekerja rentan dan pekerja swakelola desa di wilayahnya.

Sekda: Perluasan Jangan Berhenti di Angka

Fenny menegaskan penambahan jumlah peserta bukan tujuan akhir dari program ini. Ia meminta jajarannya memastikan perlindungan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pekerja rentan yang selama ini belum terjangkau.

“Yang lebih penting adalah bagaimana perlindungan jaminan sosial ini benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Fenny.

Fenny juga mendorong Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan dimulai dari pejabat struktural di lingkungan Pemkab, sebagai langkah konkret menjangkau pekerja yang belum terlindungi di sekitar mereka.

Evaluasi Dikaitkan Kondisi Sosial Ekonomi

Fenny meminta evaluasi kepesertaan ke depan tidak hanya memuat jumlah peserta dan anggaran yang dikeluarkan. Evaluasi tersebut perlu dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk perubahan pada kelompok desil 1 hingga 5, sehingga penambahan kepesertaan benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan.

Manfaat Sudah Dirasakan Pekerja Terdaftar

Arie menyebut BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan sekitar Rp2,2 triliun kepada lebih dari 204 ribu penerima manfaat hingga 2025. Ia berharap perluasan kepesertaan dapat memastikan lebih banyak pekerja rentan di Sidoarjo turut merasakan manfaat serupa saat dibutuhkan.

Suyono

 

Exit mobile version