Surabaya, Jejakpos.com,- Ribuan ojol Jatim menggelar aksi demo damai di Surabaya, Selasa, 28 April 2026, dengan tuntutan utama pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tarif angkutan online.
Massa yang didominasi atribut hijau itu juga mendesak penegakan tarif resmi yang dinilai masih sering dilanggar aplikator.
Ribuan Ojol Kepung Bundaran Waru Sejak Pagi
Ribuan pengemudi ojek online mulai memadati kawasan Bundaran Waru sejak pukul 08.10 WIB. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur dengan mengenakan atribut khas berwarna hijau.
Spanduk dan poster tuntutan tampak terbentang di sepanjang jalan, berisi seruan seperti “Kembalikan Insentif” dan “Hapus Kebijakan Sepihak”. Dua mobil komando disiagakan di jalur menuju CITO hingga Jalan Ahmad Yani sebagai pusat orasi.
Aksi ini digelar oleh aliansi DOBRAK Jatim (Driver Online Bubarkan Aplikator Nakal Jawa Timur) dengan melibatkan sekitar 3.000 pengemudi roda dua dan roda empat.
Fokus 3 Tuntutan
Dalam aksi tersebut, driver ojol menegaskan pentingnya kehadiran Perda sebagai dasar hukum kuat untuk mengatur tarif angkutan online di Jawa Timur.
Baca juga: Tabrakan Kereta Beruntun di Bekasi Timur Dipicu Taxi Listrik Mogok
1. Desak DPRD Segera Terbitkan Perda
Driver meminta DPRD Jawa Timur segera menyusun dan mengesahkan Perda angkutan sewa khusus, termasuk pengaturan tarif.
2. Tegakkan Sanksi Pelanggaran Tarif
Massa menuntut Pemerintah Provinsi Jatim memberi sanksi kepada aplikator yang melanggar aturan.
3. Hentikan Program Aplikator yang Merugikan
Skema promo dan kebijakan aplikator yang dianggap menekan pendapatan driver diminta untuk dihentikan.
Para driver menilai Perda menjadi solusi jangka panjang agar regulasi tarif memiliki kekuatan hukum dan tidak mudah diabaikan.
HIPDA Soroti Ketimpangan Tarif di Lapangan
Ketua HIPDA Sidoarjo, Arif Widianto, menyebut bahwa persoalan tarif sebagai masalah utama yang terus dihadapi oleh driver ojol.
Ia menilai masih ditemukan aplikator masih menerapkan tarif di bawah ketentuan yang telah diatur dalam SK Gubernur. Kondisi ini berdampak langsung pada penghasilan driver.
“Kami ingin tarif dasar bersih per kilometer, jelas dan adil,” ujarnya.
Arif juga menegaskan bahwa aksi kali ini tidak melibatkan aplikator karena dalam aksi sebelumnya mereka telah sepakat, tunduk dan patuh pada kesepakatan SK Gubernur, namun sampai saat ini belum terealisasi.
Dishub Jatim Ingatkan Kepatuhan Tarif
Menjelang aksi, Dinas Perhubungan Jawa Timur mengeluarkan surat himbauan resmi kepada perusahaan aplikator.
Surat tertanggal 27 April 2026 itu meminta aplikator mematuhi ketentuan tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Dishub juga menyoroti dugaan pelanggaran tarif berdasarkan hasil audiensi sebelumnya.
Pemerintah daerah meminta aplikator segera menyesuaikan sistem dan kebijakan agar sesuai regulasi yang berlaku.
Aksi Bergerak ke Titik Strategis Surabaya
Setelah berkumpul di Bundaran Waru, massa bergerak menuju sejumlah lokasi strategis, seperti Kantor Dishub Jatim, Diskominfo Jatim, Polda Jatim, dan DPRD Jawa Timur.
Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, Galih Bayu Raditya, menyatakan pihaknya telah menyiapkan pengawalan ketat untuk memastikan aksi berjalan tertib.
Petugas juga disebar di sejumlah titik untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas selama aksi berlangsung.
Lalu Lintas Padat di Jalur Utama
Aksi ribuan ojol Jatim menyebabkan kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Sidoarjo–Surabaya, terutama di kawasan Bundaran Waru hingga Jalan Ahmad Yani.
Petugas kepolisian bersama instansi terkait terlihat aktif mengatur arus kendaraan guna meminimalisir kemacetan.
Driver Dorong Kebijakan Lebih Berpihak
Melalui aksi ini, driver ojol berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Perda tarif.
Mereka menilai regulasi yang kuat akan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kesejahteraan mitra pengemudi di tengah dinamika industri transportasi online.
Jika tuntutan tidak direspons, massa membuka kemungkinan aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
Suyono
