Portal Berita Nasional, Global dan Aktual
Hukum  

RUU Perampasan Aset Masukkan 13 Tindak Pidana

DPR Targetkan RUU Rampung Bulan Desember 2026

RUU Perampasan Aset memuat 13 tindak pidana sasaran. DPR terus membahas aturan ini dan menargetkan pengesahan paling lambat Desember 2026.
RUU Perampasan Aset memuat 13 tindak pidana sasaran. DPR terus membahas aturan ini dan menargetkan pengesahan paling lambat Desember 2026.

Jakarta, Jejakpos.com,- RUU Perampasan Aset kini memasukkan 13 jenis tindak pidana yang dapat menjadi sasaran mekanisme perampasan aset. Komisi III DPR RI menyusun daftar tersebut setelah melakukan pendalaman bersama para ahli serta membandingkan penerapan aturan serupa di sejumlah negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, ruang lingkup tindak pidana dalam RUU tersebut diarahkan pada kejahatan yang memiliki motif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan serta dampak ekonomi yang besar.

13 Tindak Pidana

Berdasarkan penjelasan Komisi III DPR, 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya.

Selanjutnya, tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang juga masuk dalam cakupan tersebut.

Komisi III menyebut daftar itu masih menjadi bagian dari proses penyusunan RUU. Artinya, keberadaan 13 jenis tindak pidana tersebut belum dapat dipahami sebagai ketentuan hukum yang sudah berlaku karena RUU masih dalam tahap pembahasan.

RUU Perampasan Aset memuat 13 tindak pidana sasaran. DPR terus membahas aturan ini dan menargetkan pengesahan paling lambat Desember 2026.

DPR Targetkan Rampung Desember

Pembahasan RUU Perampasan Aset terus dikebut DPR. Pada 27 Agustus 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan target agar pembahasan regulasi tersebut dapat diselesaikan pada 15 Desember 2026.

Sebelumnya, Komisi III juga menyatakan akan memperbanyak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap masukan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari prinsip partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan undang-undang.

Salah satu isu penting dalam pembahasan adalah mekanisme non-conviction based forfeiture, yakni kemungkinan perampasan aset tanpa terlebih dahulu menunggu putusan pidana. Komisi III menekankan perlunya batasan dan prasyarat yang jelas agar mekanisme tersebut tetap memberikan kepastian hukum serta tidak mengabaikan hak masyarakat.

Dengan masuknya 13 jenis tindak pidana dalam daftar, pembahasan RUU Perampasan Aset kini memasuki tahap yang semakin konkret. Namun, substansi pasal dan mekanisme penerapannya masih harus melalui pembahasan DPR bersama pemerintah sebelum menjadi undang-undang.

 

Teguh

Exit mobile version