Sidoarjo, Jejakpos.com,- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo raih penghargaan Jamsostek Award dari Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono kepada Bupati Sidoarjo Subandi dalam sebuah acara di Hotel Vasa Surabaya, Rabu (16/9/2026).
Sidoarjo Sabet Peringkat Pertama se-Jawa Timur
Dalam ajang tersebut, Pemkab Sidoarjo dinobatkan sebagai peringkat pertama penerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur.
Bupati Subandi menyebut capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam melindungi jaminan sosial tenaga kerja di Sidoarjo.
baca juga: Inovasi Berdampak Jadi Fokus KISI 2026 Bupati Subandi
Pemkab Sidoarjo, lanjut Subandi, akan terus hadir memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi warga, khususnya pekerja rentan dan sektor informal seperti perangkat desa, ketua RT, RW, kader Posyandu, hingga petani dan nelayan.
“Hari ini kita mendapatkan penghargaan Jamsostek Award juara pertama. Alhamdulillah ini bukti bahwa pemerintah hadir memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada masyarakat Sidoarjo terutama kepada pekerja rentan,” ujar Subandi.
Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan
Bupati Subandi menjelaskan, Pemkab Sidoarjo akan memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial melalui skema Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Cakupan UCJ untuk pekerja rentan dan sektor informal saat ini baru mencapai 46,4 persen dan akan terus digenjot.
Salah satu langkah percepatan dilakukan lewat Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan. Program ini mewajibkan setiap PNS mendaftarkan satu pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Hari ini kita punya inovasi yang luar biasa, di mana satu ASN akan membantu satu pekerja rentan untuk menjamin kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya. Ini bentuk peran serta teman-teman ASN Kabupaten Sidoarjo untuk membantu sesamanya,” kata Subandi.

Sasaran Awal PNS Pejabat Struktural
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Ainun Amalia menambahkan, Pemkab Sidoarjo akan segera menerbitkan surat edaran pelaksanaan program tersebut. Untuk tahap awal, program ini menyasar sekitar 600 PNS pejabat struktural.
“Implementasinya baru di takaran PNS pejabat strukturalnya dulu, sebelum nanti ke level staf, fungsional, dan sebagainya. Mereka membawa satu pekerja rentan untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah sedekah melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Skema Pembayaran Iuran Masih Dimatangkan
Ainun mengatakan, implementasi surat edaran program ini ditargetkan berjalan bulan depan. Pemkab Sidoarjo masih mematangkan konsep pembayaran iuran, apakah dipotong langsung dari gaji PNS atau ditarik secara mandiri dari peserta.
“Implementasinya insyaallah bulan depan. Saat ini masih kita konsep untuk pembayaran iurannya, apakah langsung diminta dari personal atau mungkin konsepnya dipotong langsung dari gaji kita sebesar Rp16.800,” ujarnya.
Manfaat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Subandi menegaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan banyak manfaat, mulai dari jaminan perlindungan keselamatan kerja hingga jaminan sosial ekonomi. Manfaat ini tidak hanya dirasakan peserta, tetapi juga keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengibaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai payung sebelum hujan. Sebab, risiko kecelakaan kerja tidak dapat diprediksi kapan terjadi.
“Kalau kata pepatah, ikut BPJS Ketenagakerjaan ini adalah ‘sedia payung sebelum hujan’. Namanya orang itu kan tidak tahu, kadang dia pulang kerja, kecelakaan, dan terjadi yang tidak kita harapkan, pemerintah di sini akan hadir.
Apalagi nanti kalau dia punya anak, anaknya tetap bisa sekolah, bisa kuliah lewat santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, inilah kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Suyono











