Surabaya, Jejakpos.com,- Aksi ojol yang tergabung dalam gerakan Dobrak Jatim pada Selasa (28/4/2026) menghasilkan tiga keputusan penting terkait tarif, regulasi, dan perlindungan pengemudi transportasi online di Jawa Timur.
Massa driver menekan pemerintah dan aplikator agar segera memperbaiki sistem yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Aksi ini langsung membuahkan respons dari Dinas Perhubungan (Dishub), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga DPRD Jatim. Tiga poin utama menjadi hasil konkret dari tekanan ribuan ojol yang turun ke jalan.
Peringatan Keras untuk Aplikator
Dishub Jawa Timur mengeluarkan surat peringatan resmi kepada aplikator yang dianggap melanggar ketentuan tarif. Langkah ini bertujuan memaksa perusahaan transportasi online segera mengevaluasi kebijakan yang selama ini dikeluhkan driver.
Pengemudi menilai tarif semakin menurun, sementara potongan aplikasi tetap tinggi. Kondisi ini dinilai tidak adil dan memperburuk kesejahteraan mitra. Melalui peringatan tersebut, Dishub menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Baca juga: Ribuan Ojol Jatim Hijaukan Surabaya, Tuntut Perda Tarif
Pemprov Jatim Siapkan Rekomendasi Resmi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Diskominfo memastikan akan menerbitkan surat rekomendasi resmi sebagai tindak lanjut aksi ojol. Dokumen tersebut dijadwalkan ditandatangani Gubernur Jawa Timur pada Mei 2026.
Rekomendasi ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk menjembatani kepentingan antara aplikator dan driver. Pemprov menargetkan terciptanya ekosistem transportasi online yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan.
DPRD Jatim Dorong Regulasi Perda
DPRD Jawa Timur melalui Panitia Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menyatakan komitmennya untuk segera mendorong regulasi khusus transportasi online. Aturan ini akan mengikat operasional aplikator, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa legislatif serius merespons tuntutan driver. Dengan adanya Perda, pengemudi diharapkan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari kebijakan sepihak aplikator.
Driver Kawal Realisasi Hasil Aksi
Ketua Hipda Sidoarjo, Arif Widianto, menegaskan bahwa aksi Dobrak Jatim menjadi momentum penting dalam perjuangan ojol. Ia meminta seluruh hasil kesepakatan tidak berhenti pada wacana.
“Kami akan terus mengawal hingga benar-benar Perda ini direalisasikan,” ujarnya.
Driver ojol juga menegaskan akan tetap solid dalam mengawal kebijakan tersebut. Mereka ingin memastikan perubahan yang dijanjikan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Harapan Transportasi Online Lebih Adil
Hasil aksi ini membuka peluang perubahan dalam sistem transportasi online di Jawa Timur. Pemerintah dan DPRD diharapkan konsisten menindaklanjuti kesepakatan agar tercipta sistem yang transparan dan berpihak pada pengemudi.
Ke depan, driver berharap tidak ada lagi kebijakan sepihak dari aplikator. Mereka ingin sistem yang adil, tarif layak, dan perlindungan hukum yang jelas sebagai bagian dari ekosistem transportasi digital.
Suyono
