Jakarta, Jejakpos.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) kaji skema penerima Program Makan Bergizi Gratis untuk memastikan penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Salah satu usulan yang dibahas ialah menghentikan pemberian MBG kepada anak-anak dari keluarga mampu.
Namun, hingga kini pemerintah belum menetapkan keputusan dan masih menunggu hasil kajian menyeluruh. Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Presiden minta seluruh usulan ditelaah secara komprehensif dengan selalu mempertimbangkan akurasi data, efektivitas anggaran, serta dampak sosial sebelum diputuskan menjadi kebijakan nasional.
BGN Evaluasi Skema Penerima MBG
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, salah satu opsi yang dibahas adalah menghentikan pemberian MBG bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 8, 9, dan 10 atau kelompok ekonomi menengah atas hingga sangat mampu. Meski demikian, usulan tersebut masih sebatas pembahasan dan belum menjadi keputusan pemerintah.
“Pokoknya soal penataan penerima manfaat. Tadi ada diskusi bahwa mereka yang berada di desil 8, 9, dan 10 yang mapan, kaya, dan sangat kaya memang tidak akan diberikan lagi,” ujar Agustina.
Ia menegaskan seluruh masukan yang berkembang dalam rapat akan menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah menetapkan kebijakan resmi.
Presiden Minta Kajian Berbasis Data
Presiden Prabowo Subianto meminta BGN tidak terburu-buru mengubah mekanisme penyaluran MBG. Ia menilai setiap kebijakan harus didukung data yang akurat, analisis yang matang, serta mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.
Presiden juga memberikan waktu sekitar satu bulan kepada BGN untuk menyempurnakan kajian. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis.
Baca juga: Panen Raya TNI, Prabowo Dorong Penguatan Ketahanan Pangan
“Pak Presiden meminta kami mengkaji kembali seluruh aspek. Tidak perlu terburu-buru karena keputusan ini menyangkut jutaan masyarakat,” kata Agustina.
Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Dengan cakupan yang luas, pemerintah menilai setiap perubahan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif.
Dampak Sosial Menjadi Perhatian Penyaluran Harus Tetap Adil
Selain mempertimbangkan efisiensi anggaran, BGN juga mengkaji dampak sosial dari perubahan skema penerima MBG. Pemerintah menilai banyak sekolah memiliki siswa dari berbagai latar belakang ekonomi sehingga mekanisme penyaluran harus dirancang secara adil.
Perbedaan penerima bantuan dikhawatirkan dapat menimbulkan stigma atau kesenjangan sosial apabila tidak disertai mekanisme yang tepat. Karena itu, aspek sosial, psikologis, dan teknis menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.
BGN memastikan setiap kebijakan akan dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik sekaligus menjaga tujuan utama program, yakni meningkatkan pemenuhan gizi anak Indonesia.
Keputusan Tunggu Hasil Evaluasi
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan kebijakan terkait usulan penghentian MBG bagi anak-anak dari keluarga mampu. Seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat masih berada dalam tahap kajian.
Pemerintah menegaskan keputusan akhir akan diambil berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif agar Program Makan Bergizi Gratis tetap tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Gery
