Sidoarjo, Jejakpos.com,- Disharmoni yang terjadi pada kedua pimpinan di Kabupaten Sidoarjo semakin meruncing dan vulgar yang memicu reaksi keras dari elemen masyarakat sipil.
Gabungan dari elemen masyarakat sipil baik Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo mengajukan permohonan audiensi terbuka kepada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Selasa (3/2/2026).
Reaksi Masyarakat Sipil
Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo menilai disharmoni hubungan pimpinan daerah bukan lagi persoalan internal pemerintahan, melainkan telah berdampak pada stabilitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta capaian program pembangunan daerah.
Dasar Hukum Keberatan
Dalam dokumen resminya, aliansi menilai adanya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan unsur penyelenggara pemerintahan.
Sorotan Asas Pemerintahan
Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan pengabaian Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, khususnya asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik, serta asas kecermatan dan kepastian hukum.
Pernyataan GRIB Jaya
Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Selamet Joko Anggoro, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat konflik elite mengorbankan kepentingan masyarakat.
Baca juga: Polresta Malang Kota Kedepankan Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba
“Jabatan publik adalah amanah konstitusi, bukan ruang konflik pribadi. Kami menuntut islah dan penyatuan visi kepemimpinan demi pelayanan publik yang maksimal,” tegasnya.
Pernyataan GMBI
Sementara itu, Ketua LSM GMBI Distrik Sidoarjo, Parmuji, menyebut disharmonis tersebut telah menjadi konsumsi publik yang meresahkan.
“Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan kedewasaan politik. Jika tidak bisa sinkron, maka tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan menjadi angan-angan,” ujarnya.
Proses Administrasi
Perwakilan YALPK, Bramada, yang mengawal langsung pengajuan dokumen ke DPRD dan Sekretariat Daerah, memastikan surat permohonan audiensi telah diterima secara resmi oleh instansi terkait.
Sikap Netral Aliansi
Menurut Bramada, Aliansi Peduli Sidoarjo bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu kubu.
“Fokus kami hanya pada kepentingan masyarakat. Kami berharap para pemimpin daerah bersedia melakukan konsolidasi dan tabayun demi stabilitas pemerintahan,” katanya.
Rencana Dialog Terbuka
Aliansi Peduli Sidoarjo terdiri dari URC Gojek, LSM LIRA, GRIB Jaya, GMPI, LMPP, ALAS, GMBI, Madas, Pemuda Batak Bersatu, serta Komunitas Rakyat Anti Korupsi menjadwalkan audiensi pada Kamis (5/2/2026) pukul 10.00 WIB di Kantor Pemkab Sidoarjo.
Tembusan Pemerintah Pusat
Surat permohonan audiensi tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Penjabat Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk pengawasan terhadap stabilitas pemerintahan daerah di tengah meningkatnya tensi politik.
Nanda| Editing Teguh
