Pasuruan, Jejakpos.com,- GM FKPPI Pasuruan menyoroti proyek pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp1,9 triliun yang berlokasi di Kota Pasuruan. Organisasi tersebut menilai proyek strategis nasional itu menyimpan sejumlah kejanggalan yang berpotensi melanggar aturan hukum dan merugikan kepentingan publik.
Sorotan Proyek Bernilai Triliunan
Proyek Sekolah Rakyat yang dikerjakan PT Nindya Karya sebagai pemenang tender kini menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. GM FKPPI Pasuruan menyatakan mosi tidak percaya terhadap pelaksanaan proyek karena dinilai minim transparansi dan akuntabilitas.
Ketua GM FKPPI Pasuruan, Ayik Suhaya, SH, menyebut sejak awal pembangunan publik tidak memperoleh informasi memadai mengenai tahapan pekerjaan dan pengawasan proyek.
Kritik Terhadap Transparansi Publik
Ayik menegaskan papan informasi proyek tidak mencantumkan data penting seperti nama konsultan pengawas dan batas waktu pengerjaan. Kondisi tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Proyek sebesar ini seharusnya terbuka. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat tidak bisa melakukan pengawasan,” ujar Ayik dalam pernyataan sikap resmi yang dirilis Kamis (5/2/2026).
Baca juga: Pemerintah Sidoarjo Ajak Warga Dukung Gerakan Indonesia ASRI
Dugaan Pelanggaran Spesifikasi Teknis
GM FKPPI juga menyoroti dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Kontraktor diduga memakai tanah urug biasa, padahal dalam spesifikasi teknis disebutkan harus menggunakan sirtu atau pasir batu.
Menurut Ayik, perbedaan material tersebut berpotensi memengaruhi daya tahan konstruksi dalam jangka panjang dan membahayakan kualitas bangunan.
Risiko Fondasi dan Proses Stripping
Masalah lain yang disorot adalah dugaan tidak dilakukannya proses stripping atau pembersihan lapisan tanah dasar sebelum pengurugan. Prosedur tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas fondasi bangunan.
Jika tahapan itu dilewati, GM FKPPI khawatir bangunan Sekolah Rakyat akan mengalami penurunan kualitas struktural dan berisiko rusak lebih cepat dari masa pakai seharusnya.
Dugaan Pelanggaran Lahan Pertanian
Proyek yang berdiri di wilayah Wironini dengan luas sekitar 7,3 hektare juga dituding melanggar ketentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). GM FKPPI menilai lokasi pembangunan berada di atas lahan pertanian yang seharusnya dilindungi.
Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Status Lahan Dipersoalkan
Ayik menyebut lahan yang digunakan merupakan aset Pemerintah Kota Pasuruan. Namun, penggunaan lahan tersebut disebut belum mendapat persetujuan melalui rapat paripurna DPRD Kota Pasuruan.
“Secara prosedur hukum, penggunaan lahan ini cacat. Kami mengecam Kementerian PUPR dan Wali Kota Pasuruan karena mengabaikan mekanisme yang seharusnya ditempuh,” tegasnya.
Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas
Selain aspek hukum, GM FKPPI juga menyoroti dampak lingkungan di sekitar proyek. Aktivitas pembangunan memicu polusi debu dan ceceran tanah urukan di jalan raya yang mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar.
Kondisi tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait kewajiban analisis dampak lingkungan dan lalu lintas.
Desakan Mundur Walikota
Atas berbagai temuan tersebut, GM FKPPI Pasuruan mendesak Walikota Pasuruan untuk bertanggung jawab. Mereka bahkan meminta kepala daerah mundur apabila dinilai tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat.
Menurut GM FKPPI, proyek pendidikan seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan sumber konflik dan dugaan pelanggaran hukum.
Permintaan Investigasi Aparat Hukum
Menutup pernyataannya, GM FKPPI bersama elemen masyarakat meminta aparat penegak hukum turun tangan. Mereka mendesak Polres Pasuruan Kota, Kapolri, Kejaksaan Agung RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi menyeluruh.
Proyek bernilai Rp1,9 triliun tersebut dinilai rawan praktik korupsi jika tidak diawasi secara ketat. GM FKPPI menyatakan akan terus mengawal kasus ini demi transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan hak warga Kota Pasuruan yang terdampak langsung pembangunan.
Teguh












Respon (1)