Sidoarjo, Jejakpos.com,- Suara rakyat yang disampaikan melalui forum dialog yang digagas elemen masyarakat Aliansi Peduli Sidoarjo, ternyata belum mampu meredam konflik antar pucuk pimpinan di Kabupaten Sidoarjo.
Upaya rekonsiliasi untuk menyelamatkan masa depan pemerintahan daerah melalui forum dialog yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada hari Kamis (5/2/2026), masih menemui jalan buntu.
Dalam situasi seperti ini memunculkan sebuah pertanyaan besar: akan dibawa kemanakah arah kepemimpinan Sidoarjo kedepannya ? Bertahan karena ego atau bekerja untuk rakyat ? Suara rakyat butuh jawaban.
Konflik Tak Lagi Personal
Aliansi Peduli Sidoarjo menilai pertikaian elite yang telah terjadi melampaui urusan pribadi. Konflik itu kini menjelma menjadi ancaman nyata bagi stabilitas birokrasi dan keberlangsungan pembangunan Sidoarjo.
Birokrasi di Ujung Tanduk
Tanpa sinergi pimpinan daerah, program strategis berpotensi tersandera. Selain itu koordinasi antar SKPD terancam lumpuh, sementara ASN dipaksa berjalan di lorong gelap dualisme kepemimpinan.
Sikap Terbuka Bupati
Dalam audiensi yang berlangsung tegang, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyatakan dirinya siap melakukan melakukan islah. Ia tegaskan kesiapannya mengesampingkan ego politik demi kepentingan rakyat.
Janji Moral Kepemimpinan
“Saya siap kapan pun untuk melaksanakan islah demi Sidoarjo. Kepentingan rakyat harus berada di atas segalanya,” ujar Subandi di hadapan 18 perwakilan aliansi peduli Sidoarjo.
Ancaman Dualisme Kekuasaan
Subandi mengingatkan bahaya laten konflik elite. Menurutnya, tarik-menarik kepentingan politik berpotensi menyeret ASN menjadi korban, serta melumpuhkan kinerja pemerintahan.
Ketidakhadiran yang Bermakna
Namun, pesan rekonsiliasi itu tereduksi oleh satu fakta: Wakil Bupati tidak hadir dalam forum dialog. Ketidakhadiran ini bukan sekadar absensi fisik, melainkan simbol problem kepemimpinan yang belum selesai.
Baca juga: GM FKPPI Pasuruan Soroti Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat
Publik Menagih Tanggung Jawab
Aliansi Peduli Sidoarjo menilai absennya Wakil Bupati sebagai pengabaian terhadap aspirasi publik. Di saat rakyat meminta arah, salah seorang pucuk pimpinan justru tidak muncul di ruang dialog.
Kritik Keras Aktivis
Moh. Waldi, S.H., dari Ormas Grib Jaya melontarkan kritikan pedas dan tajam atas ketidakhadiran Wakil Bupati Sidoarjo.
“Ini bukan soal datang atau tidak datang. Ini soal tanggung jawab moral. Ketika rakyat menagih masa depan Sidoarjo, Wakil Bupati justru memilih absen,” tegasnya.
Sinyal Politik Berbahaya
Waldi menilai sikap tersebut berpotensi memperdalam jurang konflik di internal pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa ketidakhadiran dalam dialog publik hanya akan mempertebal persepsi yang buruk terhadap kepemimpinan daerah.
Tekanan Publik Akan Ditingkatkan
Aliansi Peduli Sidoarjo memastikan jika perjuangan mereka tidak berhenti di satu audiensi. “Kami akan datang langsung jika perlu. Aksi damai di kediaman Wakil Bupati sedang kami siapkan sebagai tekanan politik dan moral,” ujar Waldi.
Jangan Sekadar Pencitraan
Sugeng dari Ormas KORAK mengingatkan agar wacana islah tidak berhenti pada retorika. Menurutnya, perdamaian yang hanya dikumandangkan tanpa tindakan konkret hanyalah kosmetik politik.
Janji Terbuka ke Publik
Parmuji dari GMBI menegaskan bahwa pernyataan Bupati telah menjadi komitmen terbuka. “Jika islah tidak terjadi, publik berhak tahu siapa yang menahan proses harmonisasi kepemimpinan di Sidoarjo,” tegasnya.
Peran Legislatif Dipertanyakan
Bupati LSM LIRA Sidoarjo, Winarno, mendorong DPRD tidak sekadar menjadi penonton. Ia meminta legislatif memanggil Bupati dan Wakil Bupati dalam forum resmi demi memulihkan wibawa pemerintahan daerah.
Dukungan Tokoh Pemuda
Ketua Pemuda Pancasila Sidoarjo, Mursidi menilai langkah yang telah dilakukan oleh teman-teman aliansi sebagai upaya terbaik demi masa depan daerah.
“Kebuntuan ini memerlukan cara khusus untuk mendobraknya dan apa yang telah dilakukan Aliansi Peduli Sidoarjo adalah sebuah langkah tepat dan realistis untuk mendesak pemerintah melakukan islah,” tegasnya.
Konflik Elite, Rakyat yang Tersandera
Aliansi Peduli Sidoarjo menegaskan konflik elite tidak boleh terus dipelihara. Jika pertikaian kedua pimpinan Sidoarjo ini dibiarkan, korban sesungguhnya bukan hanya ASN, melainkan seluruh warga Sidoarjo yang menunggu pelayanan dan pembangunan.
Tuntutan Akhir
Masyarakat kini tidak lagi menunggu pernyataan, tetapi tindakan nyata. Suara rakyat berharap bahwa Rekonsiliasi bukan sekadar simbol, melainkan prasyarat dasar agar pemerintahan kembali bekerja untuk rakyat, bukan sibuk mengurus konflik di internal kekuasaan.
Teguh












Respon (1)