Portal Berita Nasional, Global dan Aktual

Surat Terbuka Buat Presiden Prabowo dari DPW LSM LIRA Jatim

Surabaya, Jejakpos.com,- Surat terbuka disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPW LSM LIRA) Jawa Timur kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Surat terbuka itu dibacakan Koordinator Aksi sekaligus Bupati LSM LIRA Kabupaten Sidoarjo, Winarno, ST, SH, M.Hum. dalam aksi damai LSM LIRA di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan Nomor 110 Surabaya, Kamis (12/2/2026).

Isinya mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan luar biasa dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Jawa Timur periode 2019–2022.

Aksi tersebut juga menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang disebut-sebut dalam perkara dana hibah tersebut.

Baca juga: Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi di Sidoarjo Jelang Ramadan

Sekitar 500 massa lebih dahulu berkumpul di Kantor DPW LSM LIRA Jawa Timur di Ruko Darmo Park 1 Blok A-1-7, Jl. Mayjen Sungkono Surabaya, sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Timur sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi dipimpin langsung Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Samsudin, S.H.

Simak Pembacaan Surat Terbuka di: https://www.instagram.com/reel/DUtFopQgfhg/?igsh=MTQxeXRreThuaXdteg==

Dalam surat terbuka yang dibacakan di hadapan massa, LSM LIRA Jawa Timur menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menumpas praktik korupsi yang dinilai telah menggerogoti keuangan negara dan merusak kepercayaan publik.

“Kami mendesak pemerintah tidak ragu bertindak tegas terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi, khususnya kasus dana hibah kelompok masyarakat di Jawa Timur periode 2019–2022 yang diduga merugikan negara dalam jumlah besar,” kata Winarno saat membacakan surat tersebut.

LSM LIRA Jawa Timur juga menuntut agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu dan bebas dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik.

“Negara wajib hadir memastikan keadilan bagi rakyat. Para pelaku korupsi harus dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Darah, napas, dan jantung kami persembahkan untuk ibu pertiwi. Tegakkan yang harus ditegakkan dan tumpas yang harus ditumpas demi amanat reformasi,” lanjut isi surat terbuka tersebut.

Selain mendesak pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, LSM LIRA Jawa Timur juga meminta agar aset hasil tindak pidana korupsi disita untuk memulihkan kerugian negara.

Winarno menegaskan aksi ini merupakan kelanjutan dari langkah pengawalan hukum yang telah dilakukan LSM LIRA Jawa Timur. Pihaknya menyatakan tidak akan berhenti sampai kasus dana hibah diproses tuntas.

“Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya demi keadilan,” ujar Winarno.

Pada hari yang sama, Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana hibah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Pemanggilan tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya Gubernur Jawa Timur berhalangan hadir karena agenda lain.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan kehadiran Gubernur Jawa Timur diminta oleh majelis hakim untuk memberikan keterangan terkait pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat Jawa Timur periode 2019–2022. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

DPW LSM LIRA Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal proses hukum perkara dana hibah hingga tuntas sebagai bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum agar bertindak profesional dan transparan.

Teguh

Exit mobile version